Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut wacana tes PCR untuk semua transportasi umum hanya akal-akalan pemerintah.
Rocky Gerung menduga UU Covid-19 yang dibuat pada tahun 2020 lalu disinyalir ada unsur pengendalian politik di dalamnya, meski pada akhirnya kini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Bahkan, dia menduga bahwa pemerintah telah menyiapkan atau memesan stok PCR yang diperoleh dari importir hingga 2024.
"Ya begitu undang-undang corona itu dibuat, kita udah tau bahwa design ini dimaksudkan paralel dengan upaya pengendalian politik. Karena itu, kalau sekarang Covid-nya itu dibuat menurun, iya Covid-nya menurun tapi stok PCR itu memang disiapkan sampai 2024," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 1 November 2021.
Baca Juga: Persaingan Marketplace Kian Memanas, Ini Juara E-Commerce 2021 di Indonesia!
Rocky Gerung mengatakan bahwa wacana tes PCR untuk semua transportasi umum sebagai akal-akalan pemerintah untuk mengendalikan opini publik.
Akan tetapi, Rocky Gerung menilai opini publik tak bisa terus-menerus dibenamkan oleh pemerintah.
Bahkan, dia mengungkapkan bahwa tetap akan ada informasi kecil yang dapat membuat pemerintah kalang kabut.
"Jadi memang, Covid ini memang cara busuk dari pemerintah untuk mengendalikan opini publik supaya nggak macem-macem. Tapi kan nggak mungkin opini publik itu terus-menerus dibenamkan, tetep aja ada informasi kecil yang kemudian membuat kalang kabut pemerintah," ujarnya.
