Network
Rocky Gerung menilai, tes PCR harus menjadi isu besar sejak awal pandemi melanda Indonesia.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya menaruh kecurigaan sejak awal terkait harga tes PCR yang dinilai tak masuk akal, akan tetapi sampai saat ini justru terkesan tak dianggap sebagai ketidaknormalan.
"Mestinya waktu itu (PCR) masuk sebagai isu, Presiden Jokowi mestinya udah curiga, mestinya udah ada pembisik pada Pak Jokowi. Jadi selama satu setengah tahun itu tidak dianggap sebagai ketidaknormalan, maka artinya Presiden Jokowi tahu pembusukan itu dan tahu kecurangan itu," katanya.
Rocky Gerung menilai, publik selama ini ditakut-takuti oleh isu Covid-19 untuk mendorong peningkatan tes PCR melalui berbagai macam kebijakan, bahkan Wiku Adisasmito juga turut disebut-sebut sebagai bagian dari marketing tes PCR.
"Jadi kita ditakut-takuti oleh Covid agar supaya semua orang itu akhirnya harus tes PCR, kan begitu kan? Kalau begitu, seluruh keterangan publik yang setiap hari disampaikan oleh Pak Wiku itu udah merangkap sebagai pemasaran (marketing) PCR sebetulnya kan?," ujar dia.
Baca Juga: Kebijakan Penurunan Harga Tes PCR, Masyarakat Menilai Masih Terbebani
Rocky Gerung menilai, wacana tes PCR untuk semua jenis transportasi umum merupakan sebuah political economy antara politisi dan industri farmasi.
Dia juga mengatakan, hal tersebut pelan tapi pasti akan terbongkar usai MK membatalkan pasal kebal hukum dalam UU Covid-19.
"Jadi sebetulnya kalau kita lihat political economy dari soal Covid ini, ini yang disebut sebagai persekutuan antara politisi dan industri atau farmakopolitik, dan itu yang sekarang dibongkar," tuturnya.***
