KABAR BESUKI - Presiden Jokowi didesak untuk me-reshuffle Erick Thohir dan Luhut Binsar Pandjaitan dari jajaran kabinet karena diduga terlibat bisnis PCR.
Pakar hukum tata negara Refly Harun angkat bicara mengenai Erick Thohir dan Luhut yang didesak untuk di-reshuffle Jokowi karena diduga terlibat bisnis PCR.
Refly Harun menilai desakan agar Jokowi me-reshuffle Erick Thohir dan Luhut karena diduga terlibat bisnis PCR sebagai tuntutan yang wajar.
Refly Harun menyebut, tuntutan masyarakat untuk mendesak Jokowi me-reshuffle Erick Thohir dan Luhut dari jajaran kabinet sebagai bentuk kepedulian terhadap penerapan good governance dan clean government.
Menurutnya, jumlah atau porsi kepemilikan saham Erick Thohir dan Luhut di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) sebagai penyedia jasa tes PCR bukanlah substansi utama dalam isu tersebut, karena informasi mengenai porsi kepemilikan saham dapat dimanipulasi sedemikian rupa.
"Ini adalah satu tuntutan yang masuk akal kalau kita mengaitkan dengan yang namanya good governance dan clean government. Jadi ini bukan soal angka-angka sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, karena kalau angka itu relatif, bisa disimpan di bawah meja," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 3 November 2021.
Refly Harun menilai, menyoroti bukti dugaan keterlibatan Erick Thohir dan Luhut dalam bisnis PCR merupakan substansi dari isu tes PCR yang dinilai memberatkan masyarakat.