Network
KABAR BESUKI – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap usulan presidential threshold (PT) Nol Persen (0%) di Indonesia.
Firli Bahuri berharap dengan adanya presidential threshold nol persen ini demokrasi di Indonesia tidak lagi diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.
Hal ini karena, Firli mengatakan bahwa untuk mengikuti ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), calon Gubernur atau Walikota harus mengeluarkan modal besar untuk mencari dukungan para penguasa atau partai politik untuk mendapatkan bantuan modal.
Inilah yang menurut Firli Bahuri bisa menjadi pintu masuk terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
Pernyataan Firli Bahuri soal presidential threshold nol persen bisa menurunkan korupsi ini tentu menuai komentar dari berbagai pihak. Salah satunya dari mantan politisi partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Menurut Ferdinand Hutahaean, presidential threshold nol persen tidak akan mengubah perilaku koruptif di Indonesia.
Bukan tanpa alasan, Ferdinand Hutahaean juga mengatakan bahwa presidential threshold ini diusulkan oleh pihak-pihak radikalis.
“PT 0% akan menurunkan korupsi? Saya banyak pernyataan ketua @KPK_RI terkait ini, lihat saja siapa-siapa saja yang ingin PT 0% ini jadi syarat, ada 2, pertama kelompok yang tidak berani melakukan pembuktian terbalik harta kekayaannya, kedua kelompok terkait pihak-pihak radikalis,” tulis Ferdinand Hutahaean melalui cuitannya di Twitter pada 17 Desember 2021.
