Network
Ferdinand Hutahaean meyakini bahwa adanya presidential threshold ini tidak akan mengubah perilaku koruptif di Indonesia.
Ia bahkan menyarankan Firli Bahuri untuk mengusulkan UU ke DPR agar keuangan partai politik bisa diaudit BPK ketimbang mengurusi presidential threshold.
“PT 0% tidak akan mengubah perilaku koruptif di negeri ini sepanjang partai politik tak mampu jadi pabrik negarawan dan ASN tak mampu dibentuk bermental pelayanan publik,” ujarnya.
Ferdinand Hutahaean bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa usulan presidential threshold nol persen ini hanyalah analisis Firli Bahuri yang terlalu dangkal.
“Ketua @KPK_RI Firli Bahuri asal bicara dengan analisis terlalu dangkal..!,” tegasnya.
Lebih lanjut, pria yang kini aktif sebagai pegiat media sosial ini menyarankan agar Firli Bahuri fokus untuk memberantas korupsi ketimbang ikut-ikutan bicara tentang politik.
Karena menurutnya, upaya untuk mengubah presidential threshold ini hanya upaya dari kelompok tamak yang ingin menjadikan Indonesia sarang radikalisme dan sarang maling uang rakyat (koruptor).
“Upaya PT 0% itu hanya upaya dari kelompok yang tamak, yang ingin menjadikan negara ini sarang radikalisme dan sarang koruptor,” pungkasnya.***
