Network
KABAR BESUKI - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar kepada Ipuk di Gedung Negara Grahadi Surabaya, disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Ipuk dinilai berkomitmen mendorong percepatan pembangunan desa, sehingga Banyuwangi dinyatakan bebas desa tertinggal.
Selain itu, penghargaan ini diberikan kepada Bupati Ipuk karena seluruh desa di Banyuwangi telah mencapai status berkembang, maju dan mandiri.
Melansir Kabar Besuki dari Antara Jatim, Ipuk mengatakan bahwa penghargaan tersebut dapat dicapai berkat kerja keras berbagai pihak.
"Alhamdulillah ini merupakan kerja keras para kepala desa, camat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, termasuk pendamping desa dan perguruan tinggi yang telah melakukan pendampingan sehingga tercapainya peningkatan status IDM (indeks desa membangun) di Banyuwangi," ujar Ipuk, Jumat, 31 Desember 2021.
Selain itu, lanjut Ipuk, Kabupaten Banyuwangi dinyatakan telah bebas desa tertinggal. Status desa mandiri, maju dan berkembang di Banyuwangi tercatat mengalami peningkatan.
Ia menuturkan bahwa saat ini jumlah desa mandiri berjumlah sebanyak 89, desa maju sebanyak 87, dan desa berkembang tercatat 13.
Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni desa mandiri berjumlah 52, desa maju 111 dan 26 desa berkembang.
Ipuk juga menjelaskan bahwa peningkatan ini menunjukkan pemerataan pembangunan di Banyuwangi terus mencatat tren yang positif.
Sementara itu, ia juga menegaskan, kedepannya pemerataan pembangunan akan terus ditingkatkan hingga ke wilayah pedesaan agar semakin banyak terciptanya desa mandiri.
"Ke depan, pemerataan pembangunan hingga ke pedesaan akan terus kami tingkatkan agar desa mandiri di Banyuwangi semakin bertambah," tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Kusiyadi menambahkan bahwa Banyuwangi terus berupaya mendorong kemandirian desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat hingga ke desa-desa.
"Program keroyokan lintas OPD untuk pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan akan kami perkuat lagi," ujarnya.***
