Pemprov Jawa Timur Menggelar Musrenbang Bahas RKPD Tahun 2021

KABAR BESUKI - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD)  Provinsi Jatim Tahun 2021 secara virtual yakni melalui video conference dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (27/4).

Musrenbang kali ini menghadirkan nara sumber Menteri Dalam Negeri, Staf Ahli Bappenas serta Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim, Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim.

Baca Juga: Polres Kediri Sekat Jalur Mudik, Kendaraan Diputarbalik Arah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) di Jawa Timur memerlukan perhatian yang cukup serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, focus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan focus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di JawaTimur. Hal ini senada dengan tema Musrenbang kali ini.

“Sektor pertama yang paling terkena imbas adalah sector jasa seperti pariwisata. Imbas lain Covid-19 terhadap perekonomian antara lain adalah penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi (terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur), serta penurunan aliran modal,” kata Khofifah.

Baca Juga: Pansus II DPRD Bersama Tim Asistensi Pemkab Trenggalek Bahas Perseroda PT. JEL

Melihat dampak-dampak tersebut, Pemprov Jatim berupaya untuk mengeluarkan beberapa kebijakan social ekonomi.

Diantaranya adalah mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai (cash for work) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak, dan jaring pengaman sosial (social safety net).

Selain itu, APBD Jatim juga telah direalokasi dan refocused untuk penanganan dampak Covid-19, melalui efisiensi Belanja Daerah yang bersumber dari PAD, DBHCHT, DAK Bidang Kesehatan dan Dana Insentif Daerah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan kategori Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik I Tingkat Kota se-Jawa Timur

Sebagian dari realokasi anggaran tersebut akan turut diimplementasikan melalui penyaluran ke Kabupaten dan Kota se-JawaTimur.

“Upaya refocusing dan realokasi ini kami harapkan diikuti oleh seluruh Kabupaten dan Kota di JawaTimur,” jelasnya.

Adapun Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 terbagi dalam beberapa prioritas. Pertama yakni pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata.

Kedua yakni penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.

Ketiga yakni peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan,  perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dengan kategori Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik I Tingkat Kabupaten se-Jawa Timur.

Ketiga yakni peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan,  perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI).

Keempat yakni meningkatkan kepedulian social dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kelima yaitu peningkatan ketahanan pangan, dan pengelolaan energy baru terbarukan.

Keenamya itu peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan Iklim. Serta prioritas ketujuh yakni peningkatan ketentraman,  ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan public bagi Masyarakat di Jawa Timur.

• Pertumbuhan Ekonomi Jatim Relatif Kokoh dan Inklusif

Sementara itu beberapa capaian pembangunan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Jatim tahun 2019 – 2024 terlihat dari beberapa hal.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai 5,52% (c to c), lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,02%.

Baca Juga: Inspirasi Wedding Shoes Yang Tidak Akan Menyiksa Kakimu Dan Capek

PDRB ADHB mencapai Rp. 2.352,43 Triliun, dengan tiga contributor utama yaitu sector industri pengolahan sebesar 30,24%, perdagangan besar dan eceran, reparasi sepeda motor dan mobil sebesar 18,46%, serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,43%.

Selanjutnya inflasi Jatim pada tahun 2019 sebesar 2,12%, lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 2,72%. Adapun inflasi Jawa Timur pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 2,27% (y on y), lebih rendah dari nasional yang sebesar 2,96%.

Indikator makro ekonomi yang positif tersebut turut diimbangi dimensi pembangunan inklusif yang diantaranya tercermin melalui indeks Gini yang menunjukkan ketimpangan yang turun dari 0,371 pada akhir 2018 menjadi 0,364 pada akhir 2019.

Angka kemiskinan pedesaan Jawa Timur pada bulan September 2019 lalu juga mengalami penurunan tertinggi di Pulau Jawa dengan nilai 0,27 persen atau kontribusi 20,35 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional (BPS). Secara keseluruhan angka kemiskinan pada 2019 turun menjadi 10,2 persen.

Selanjutnya angka pengangguran juga menunjukkan tren yang terkendali, dimana tingkat pengangguran Jawa Timur turun dari 3,99 persen pada 2018 menjadi 3,92 persen pada 2019, menempatkan tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur lebih rendah dari angka nasional.

Baca Juga: Gemuruh dan Kepulan Asap Titik Pengeboran Panas Bumi Ijen,Warga Panik

Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2018 mencapai 70,77 dan meningkat menjadi 71,5 pada tahun 2019.

“Secara keseluruhan, Jatim menunjukkan kondisi perekonomian yang relative kokoh dan inklusif dengan pengembangan SDM serta kesejahteraan sosial yang meningkat. Namun kita tidak dapat memungkiri, pandemic COVID-19 akan membawa dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sehingga perlunya pengkajian ulang terhadap target capaian IKU,” jelas Khofifah.

Ia berharap, melalui forum Musrenbang ini, proses penyelarasan program kegiatan pembangunan yang direncanakan di daerah hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah.

“Program/ kegiatan dari Kabupaten/Kota yang diusulkan ke Pemerintah Provinsi telah dibahas pada desk Pra Musrenbang Provinsi Jatim tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 15 – 17 April 2020. Kami harap RKPD kab/ kota dapat berseiring dengan RKPD Provinsi dan RKP pemerintah pusat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini turut diserahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. UntukTerbaik I Kota diraih Kota Surabaya dan Terbaik I Kabupaten diraih Kab. Banyuwangi.***