Network
KABAR BESUKI - DPRD Trenggalek hearing dengan elemen masyarakat gabungan Swadaya Masyarakat (LSM), Rabu ( 10/6).
Dalam pokok bahasan, diajukan permohonan untuk meninjau kembali pelaksanaan penanggulangan penyebaran covid 19, utamanya terkait anggaran pada pendirian Checkpoint dibeberapa titik, serta beberapa masalah terkait Bansos.
Mugianto, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek mengatakan bahwa pihaknya telah menerima masukan apa yang disampaikan oleh gabungan LSM terkait pengaduan tentang pelaksanaan serta efisiensi anggaran pada tiga titik Checkpoint dan tentang program bantuan sosial untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.
Baca Juga: Joni Wahyuhadi : Intervensi Kampung Tangguh Surabaya Raya, Positif
Dalam Hearing yang digelar hari ini, sekretariat DPRD utamanya Komisi IV, menghadirkan beberapa OPD teknis yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan Covid-19, untuk dimintai klarifikasi atas adanya masukan masyarakat.
“Para OPD teknis hadir, maka para penyampai aspirasi bisa berkomunikasi langsung dan menyampaikan apa maksud dan tujuan digelarnya hearing kali ini, sehingga hasilnya bisa dijadikan kajian serta tindak lanjut kedepannya,” papar Mugianto.
Beberapa point yang disampaikan perwakilan Gabungan LSM antara lain menanyakan anggaran dalam penggunaan Checkpoint serta bantuan sosial dan beberapa pelaksanaan penanganan Covid-19.
Dari hasil bearing kali ini, Mugianto Ketua Komisi IV memberikan masukan bahwasannya, Checkpoint diminta untuk tidak dihapuskan, karena checkpoint didirikan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Baca Juga: Sikap Aurel Dan Azriel Buat Bangga Ashanty: 8 Tahun Jadi Ibu Mereka
