Network
Lebih lanjut, Herdiansyah Hamzah juga menyoroti sikap partai pendukung Presiden Jokowi yang justru semakin kencang menolak perpanjangan masa jabatan orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut.
Namun menurutnya pula, Presiden Jokowi seolah tidak mampu bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menginginkan perpanjangan masa jabatan dari mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 itu.
"Partai-partai (PDIP misalnya), mereka kenceng mengkampanyekan penolakan terhadap penundaan pemilu atau tiga periode. Sementara Pak Jokowi sendiri tidak ada ketegasan soal orang-orang yang selama ini mengkampanyekan penundaan pemilu atau tiga periode," katanya.
Dia turut mencontohkan sikap Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang tampak getol agar wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi disetujui masyarakat Indonesia.
"Sebagai contoh Pak Luhut, sampai sekarang nggak ada tuh ketegasan mengenai isu penundaan pemilu dan tiga periode. Padahal kita kan agak sulit menerima, dia nggak punya kapasitas," ujar dia.
Baca Juga: Tamsil Linrung Tegaskan Dirinya Bersama Rakyat Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi
Berdasarkan hal tersebut, Herdiansyah Hamzah akhirnya menemukan motif utama di balik menguatnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Dia berpendapat, Presiden Jokowi sangat butuh mengembalikan kepercayaan publik terhadapnya dalam situasi saat ini.
Pasalnya kata dia, Presiden Jokowi memiliki 'hutang budi' terhadap oligarki yang menginginkan agar proyek-proyek yang di dalamnya terdapat lapak mereka seperti IKN berjalan lancar.
"Motif yang paling rasional yang bisa kita tangkap, Pak Jokowi butuh mengembalikan kepercayaan publik sebesar mungkin agar proyek-proyek termasuk IKN yang kita anggap sebagai bagian dari lapak-lapak para oligarki ini lancar," tuturnya.***
