Network
Harga minyak sawit mentah dunia telah melonjak lebih dari 50 persen sejak akhir tahun lalu, didorong oleh ketidakpastian pasokan minyak biji bunga matahari dari Ukraina dan Rusia serta dampak kekeringan pada kedelai Amerika Selatan yang mendorong produsen beralih ke minyak sawit sebagai alternatif.
Hal ini menciptakan insentif bagi produsen minyak sawit di Indonesia untuk meningkatkan ekspor, yang menyebabkan kelangkaan di tanah air.
Pada 27 Januari, Indonesia mencoba mengendalikan output ekspornya dengan mewajibkan semua produsen untuk menjual setidaknya 30 persen dari produk minyak sawitnya di dalam negeri. Pemerintah juga memperkenalkan batas harga 9.300 rupiah (US$0, 64) per liter minyak sawit mentah yang dijual di Indonesia dan menetapkan harga eceran maksimum untuk minyak goreng berbasis minyak sawit dengan harga Rp14.000 per liter.
Tetapi masalah penegakan hukum dan dugaan penimbunan oleh pencatut membuat orang Indonesia terus menghadapi kelangkaan minyak goreng, dengan antrian panjang terlihat di supermarket dan toko ritel.
Baca Juga: Harga Minyak Sawit Anjlok 50 Persen Usai Larangan Ekspor CPO: Harusnya Diurus BUMN Bukan Korporasi
Pada 17 Maret, pemerintah Indonesia menghapus kedua batas harga dalam upaya untuk mendorong produksi lebih banyak minyak goreng. Sementara langkah tersebut mengatasi masalah kelangkaan, penghapusan batas harga eceran mengakibatkan harga minyak goreng menggelembung sebanyak 70 persen.
Melonjaknya harga minyak goreng dan kebutuhan lainnya adalah salah satu isu yang diangkat oleh para pengunjuk rasa ketika mereka melakukan beberapa demonstrasi menentang pemerintah bulan ini.
Menjelang hari raya Idul Fitri pekan depan, permintaan minyak goreng diperkirakan melonjak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Selasa malam mengatakan, larangan ekspor olein sawit RBD akan tetap berlaku sampai harga minyak goreng curah di Indonesia kembali ke Rp14.000 per liter.
“Jokowi berusaha menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah tidak takut untuk mengambil tindakan drastic,” Kata Bhima Yudhistira, direktur think tank Center for Economic and Law Studies (CELIOS) yang berbasis di Jakarta mengatakan kepada CAN ikut mengomentari larangan ekspor.
