Network
Baca Juga: Lebaran 2022 Tinggal Hitungan Hari, Jumlah Penumpang Angkutan Umum Mulai Meningkat
“Jokowi frustrasi karena kebijakan sebelumnya gagal mengatasi kekurangan tetapi kebijakan terbaru ini sedikit berlebihan,” sambungnya.
Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan akan menghormati larangan tersebut namun meminta agar keputusan tersebut dipertimbangkan kembali.
“Kami mendukung setiap keputusan yang diambil pemerintah. Kami akan menjalankan kebijakan seperti yang diinstruksikan oleh presiden,” kata Tofan Mahdi selaku juru bicara GAPKI menanggapi pertanyaan CNA.
“Kami meminta semua pemangku kepentingan untuk memantau dampak dari kebijakan tersebut. Jika kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap kelangsungan industri kelapa sawit, kami berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut,” tambahnya.
Menurut angka GAPKI, Indonesia memproduksi 51,3 juta ton minyak sawit mentah dan olahan pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 34,2 juta ton diekspor.
Berita larangan ekspor minyak telah menyebabkan harga buah kelapa sawit yang baru dipetik merosot antara 30 dan 50 persen, menurut Serikat Petani Indonesia (SPI).
“Jika ada larangan, akan ada kelebihan pasokan minyak sawit di Indonesia,” kata Pakar kebijakan publik Agus Pambagio kepada CNA.
Baca Juga: Malaysia Siap Penuhi Permintaan Minyak Sawit Global: Industri Lokal Akan Untung
“Kilang minyak akan penuh dan produsen tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kelebihan pasokan. Itulah sebabnya sebagian besar (produsen) sekarang menahan diri untuk membeli (buah kelapa sawit) dari petani,” tambahnya.
