Network
KABAR BESUKI - Banyak mendapat keluhan masyarakat terkait melonjaknya tagihan listrik. Komisi II DPRD menggelar rapat dengar pendapat bersama PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banyuwangi, Senin (15/06/2020), di ruang DPRD.
“Hearing ini sengaja kami gelar, sebagai tindaklanjut banyaknya keluhan masyarakat atas lonjakan pembayaran tagihan listrik, komisi II meminta penjelasan kepada PLN,“ ucap Ketua Komisi II, Hj.Mafrochatin Ni’mah saat dikonfirmasi Awak Media.
Baca Juga: Bupati Arifin : Terapkan New Normal Tanpa Inventarisasi Timbul Resiko
Hj. Mafrochatin Ni’mah mengatakan, minimnya sosialisasi kepada publik terkait dengan cara penghitungan tarif pemakaian listrik pelanggan saat diberlakukan kebijakan sosial distancing dampak penyeberan covid-19, mengakibatkan banyak pelanggan listrik mengeluh tagihan listriknya tiba-tiba melonjak.
“Katanya PLN sudah menyosialisasikan tata cara penghitungan tagihan listrik itu melalui media, tapi banyak teman-teman DPRD yang juga ngak tahu kalau tidak ada kunjungan pencatat meter listrik saat penerapan sosial distancing maupun physical distancing,“ ungkapnya.
Selanjutnya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, Komisi II berharap kepada PLN untuk memberikan relaksasi atau keringanan pembayaran tagihan listrik pelanggan yang mengalami lonjakan.
Baca Juga: Viral, Video Tik Tok Oknum Pejabat Pemkab Bondowoso Semakin Asyik
“PLN harus proporsional dan transparan memberikan data kenaikan pemakaian listrik kepada pelanggan agar mereka tidak panik,“ pinta Hj. Ni’mah.
Sementara dikonfirmasi terpisah Manajer UP 3 PLN Banyuwangi, Krisantus H Setyawan menyampaikan, pihaknya telah menjelaskan kepada Komisi II DPRD Banyuwangi bahwa lonjakan tagihan listrik pelanggan bukan karena adanya kenaikan tarif maupun subsidi silang, namun murni pemakaian listrik.
