Penegakan Disiplin Operasi Yustisi Jatim Terbanyak di Indonesia

- 6 Oktober 2020, 13:27 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa /birohumas.jatimprov.go.id

Dirinya menjelaskan bahwa pemberian reward ini merupakan salah satu cara mengedukasi masyarakat. Terlebih memberikan reward bisa menjadi wujud apresiasi atau penghargaan pemerintah atas kepatuhan masyarakat dalam upaya penurunan penyebaran Virus Covid-19.

Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu!

Sebagai salah satu hasil dari Operasi Yustisi ini, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa kurva kasus positif cenderung melandai. Selain itu, Rate of Transmission atau tingkat penularan di Jawa Timur telah dibawah 1 selama 14 hari, per hari Senen (5/10)  Rt nya adalah 0.93. Artinya penyebaran kasus relatif terkendali. Di samping itu, Positivity Rate Jatim minggu ini menjadi 10% dari yang sebelum operasi Yustisi 16%. Artinya makin banyak yang dites, makin sedikit kasus yang ditemukan.

Prestasi Pemprov Jatim ini juga diapresiasi penuh oleh Menko Luhut. Dalam arahannya, Luhut Binsar Pandjaitan  menerangkan selama ini bahwa pihaknya bersama Satgas Pusat menggunakan Operasi Perubahan Perilaku yang berbasis Artificial Intelligence atau kecerdasan Buatan untuk memonitor operasi Yustisi secara Nasional.

Dalam laporan aplikasi tersebut, Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan pelaksanaan operasi Yustisi yang terbanyak dan merata hampir di semua daerah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Selain itu, Jumlah keterlibatan TNI dan POLRI di Jawa Timur adalah yang terbesar dibandingkan provinsi lain. Menko Luhut juga menyampaikan upaya tersebut membawa hasil yang cukup menggembirakan, laju kasus di Jatim pun cenderung flat hingga menurun.

Baca Juga: Seorang Balita Ditemukan Tewas Mengenaskan Dalam Bak Mandi Usai Ditinggal Cuci Baju

Pada operasi yang melibatkan Satgas Pusat, TNI, Polri dan Satpol PP ini menggunakan sistem aplikasi terpadu yang berbasis laporan real time di lapangan. Melalui pelaporan secara real time, para kepala daerah diharapkan bisa memantau jalannya operasi yustisi bahkan bisa menjadikannya sebagai tolak ukur dalam meningkatkan keefektifitasan protokol kesehatan.

“Saya mohon kepada setiap Gubernur untuk bisa mengimplimentasikan sistem perubahan perilaku ini,” tuturnya.

Bahkan dirinya mendorong agar setiap kepala daerah berlomba untuk terus meningkatkan jumlah Operasi Perubahan Perilaku dimana nantinya akan ada reward kepada daerah yang terus melakukan peningkatan.***

Halaman:

Editor: Surya Eka Aditama

Sumber: birohumas.jatimprov.go.id


Tags

Terkini