Network
KABAR BESUKI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar sosialisasi Pola Penerapan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tentang pengelolaan persampahan.
PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sosialisasi dilaksanakan di Banyuwangi dan dibuka langsung Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang sekaligus adalah Ketua Umum APKASI, Kamis (19/11/2020).
Acara ini juga diikuti bupati se-Indonesia secara virtual.
Baca Juga: Stefano Cuggura Teco Apresiasi Pemain Muda Bali United Masuk di Timnas Muda Indonesia
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Mohammad Ardian dalam sambutannya mengatakan, BLUD adalah salah satu opsi kelembagaan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan guna meningkatkan dan memperluas cakupan layanan sampah.
Saat ini, kata dia, BLUD tentang pengelolaan persampahan belum banyak dibuat oleh OPD di kabupaten/kota di Indonesia. Padahal, BLUD memiliki banyak manfaat. Selain lebih efisien dan produktif, sistem ini juga membolehkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa meninggalkan roh pelayanan publik.
Baca Juga: Sunset di Banyuwangi Mendadak Viral di Sosial Media, Warganet Menyebutnya Langit Siratal Mustaqim
“Untuk itu, lewat sosialisasi ini kami ingin mendorong daerah untuk membentuk BLUD pengelolaan persampahan. Demi terlaksananya pengelolaan persampahan yang lebih baik,” kata Ardian.
Dengan BLUD, lanjut dia, daerah dapat melakukan akselerasi pelayanan pengelolaan sampahnya. Dari sisi pengelolaan anggaran pun menjadi lebih efektif dan produktif. “BLUD lebih fleksibel. BLUD punya otonomi untuk mengatur keuangannya sendiri. Semua pemasukannya tidak masuk ke daerah tapi langsung dikelola sendiri sehingga lebih fokus memprioritaskan layanan pengelolaan sampahnya,” kata Ardian.
