Network
Mardigu Wowiek mengaku heran dengan sikap pemerintah yang memutuskan mengerahkan APBN untuk memberikan subsidi terhadap BUMN yang rugi.
Dia juga menyoroti sikap Jokowi yang terkesan membiarkan nikel Indonesia dikeruk habis-habisan oleh kaum oligarki.
"Kok enak BUMN rugi dibayar APBN? Ini komen bikin bingung, elu yang menjabat, elu yang nanya, yang elu salahin pemerintah, lah elu sendiri yang melakukan pembiaran bahkan di zaman jabatannya nikel dikeruk habis-habisan, asli gw bingung ah sama lu pade," katanya.
Mardigu Wowiek juga telah berkali-kali mengatakan bahwa konsep 'new mind' menolak kehadiran negara sebagai pelaku bisnis, yang menyebabkan banyak orang tidak lagi mampu berpikir kritis terhadap pemerintah.
"Gini deh, sudah berkali-kali kita ini mengatakan, new mind anti negara berbisnis. Biar swasta saja berbisnis. Namun pemahaman ala komunis sosialis bahwa negara berbisnis jauh lebih menguntungkan dari swasta, berbisnis telah masuk ke bawah sadar banyak orang sehingga tidak kritis lagi berpikirnya," ujar dia.
Baca Juga: Faisal Basri Sebut Vaksinasi Berbayar Jadi Peluang Bisnis Kementerian BUMN
Mardigu Wowiek menegaskan fungsi utama pemerintah dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai regulator.
Dia mengatakan, pemerintah seharusnya fokus mengawasi jalannya aturan yang memastikan agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesetaraan hak dalam ekonomi dan kesejahteraan hidup.
"Pemerintah adalah regulator, wasit pelaksana aturan dan pembuat aturan yang memudahkan anak bangsa untuk berkarya secara maksimum, mengurangi atau menahan asing berkuasa, mendistribusikan kekayaan kepada rakyat, kesehatan dan pendidikan, serta memberikan peluang yang sama pada setiap anak bangsa," tuturnya.***
