KABAR BESUKI - Gedung Putih Amerika Serikat diketahui melontarkan pertanggung jawaban YouTube dan Facebook atas informasi hoaks terkait vaksin yang tersebar tidak berdasarkan faktanya.
Pejabat setempat juga melontarkan pertanggungjawaban atas penyebaran misinformasi yang mengkhawatirkan tentang vaksin Covid-19 dan diketahui kedua media sosial tersebut tidak cukup berbuat untuk menghentikannya.
Kritik itu muncul hanya seminggu setelah Presiden Joe Biden menyebut Facebook dan perusahaan media sosial lainnya sebagai "pembunuh" karena gagal memperlambat penyebaran informasi yang salah tentang vaksin.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Sinopharm Kurang Efektif untuk Lansia, Simak Penelitian Ahli
Dilansir Kabar Besuki dari Reuters, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan salah satu masalah utama adalah "penegakan yang tidak konsisten".
YouTube yang termasuk unit Google Alphabet Inc dan Facebook dapat memutuskan apa yang memenuhi syarat sebagai informasi yang salah di platform mereka.
Tetapi hasilnya membuat Gedung Putih tidak senang.
"Facebook dan YouTube, adalah hakim, juri, dan algojo terkait apa yang terjadi di platform mereka. Seharusnya mereka bisa menilai pekerjaan rumah mereka sendiri,” kata pejabat administrasi setempat.
Baca Juga: Kabar Baik, 2 Dosis Vaksin Pfizer dan AstraZeneca Diklaim Efektif Lawan Virus Varian Delta
Pejabat tersebut juga mengungkapkan beberapa bagian utama dari kesalahan informasi vaksin yang diperangi oleh pemerintahan Joe Biden.
Salah satunya bahwa vaksin Covid-19 tidak efektif, klaim palsu bahwa vaksin terdapat microchip dan bahwa vaksin menyakiti kesuburan wanita.
Perusahaan media sosial baru-baru ini mendapat kecaman dari Joe Biden, sekretaris persnya, Jen Psaki, dan Ahli Bedah Umum Vivek Murthy, yang semuanya mengatakan penyebaran kebohongan tentang vaksin membuat lebih sulit untuk memerangi pandemi dan menyelamatkan nyawa.
Sebuah laporan baru-baru ini dari Center for Countering Digital Hate (CCDH), yang juga disorot oleh Gedung Putih, menunjukkan 12 akun anti-vaksin menyebarkan hampir dua pertiga misinformasi anti-vaksin secara online.
Enam dari akun tersebut terpantau masih mengupload dan memposting di kanal YouTube.
Pertarungan melawan informasi yang salah tentang vaksin telah menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Joe Biden dan khususnya untuk dunia.
Baca Juga: Dharma Porengkun Sebut Ada 'Non-state Actor' di Balik Pandemi Covid-19 yang Melanda Dunia
Kesalahan informasi tersebut menyebabkan kecepatan vaksinasi telah melambat meskipun ada risiko yang ditimbulkan oleh varian Delta, dengan orang-orang di banyak bagian negara tidak mau divaksinasi.
Pejabat Gedung Putih sebelumya telah mengirimkan permintaan ke Facebook dan YouTube datang setelah Gedung Putih menghubungi Facebook, Twitter, dan Google pada bulan Februari tentang menekan informasi yang salah tentang Covid-19.
Tujuan di undangnya media sosial terbesar tersebut adalah mencoba mencari bantuan mereka untuk menghentikannya agar informasi yang salah tidak menjadi viral.***