KABAR BESUKI – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia membuat seluruh negara terdampak berlomba-lomba melakukan vaksinasi secara masal.
Meski sudah menjadi kebutuhan secara umum, tak sedikit warga atau masyarakat yang menolak diberi suntikan vaksin Covid-19.
Oleh karena itu, beberapa negara memberikan aturan keras bagi warganya yang menolak untuk divaksin Covid-19.
Baca Juga: Serangan Bajak Laut ke Kapal Tanker di Teluk Aden, Militer Iran Halau dengan Kapal Perang
Beberapa waktu ini, Pemerintah Malaysia akan memberikan dosis ketidaknyamanan kepada mereka yang tidak memiliki alasan yang sah untuk menolak vaksinasi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin usai meresmikan Kursus Infark Miokard Akut Nasional ke-11 oleh RS Serdang.
"Maaf untuk mengatakan, kami akan membuat hidup Anda sangat sulit jika Anda tidak divaksinasi karena pilihan,” ujarnya Sabtu, 16 Oktober 2021, dikutip Kabar Besuki dari laman Straits Times.
Ia juga menuturkan, alasan penolakan vaksin harus jelas seperti alasan medis. Ia juga memberikan pengecualian bagi orang-orang tertentu.
Baca Juga: Malaysia Potong Masa Karantina Bagi Wisatawan Mulai 18 Oktober Menjadi 7 Hari, Ini dia Syaratnya
"Kalau tidak bisa divaksin, tidak apa-apa. Kami memberikan pengecualian digital MySejahtera," ujarnya.
Bagi warga yang menolak vaksin, poin yang menyakitkan adalah lebih dari sekadar tidak bisa makan di restoran atau masuk ke pusat perbelanjaan.
Beberapa poin menyakitkan dibawah Strategi Pengujian Nasional akan diumumkan minggu depan.
Bahkan, menurutnya, ada juga rencana untuk mengamanatkan mereka yang tidak divaksinasi karena pilihan untuk menjalani tes Covid-19 secara teratur dan berbayar.
"Jika Anda memilih untuk tidak memvaksinasi, maka kami mungkin akan meminta Anda untuk melakukan tes rutin yang harus Anda bayar," imbuhnya.
Baca Juga: Ledakan di Masjid Syiah Kota Kandahar Afghanistan, 32 Orang Jemaah Tewas
“Meskipun Malaysia tidak mungkin mengamanatkan vaksinasi di tingkat nasional, Malaysia secara serius melihat mandat sektoral,” imbuhnya.
“Misalnya sudah lama kita bahas, ada orang tua yang khawatir menyekolahkan anaknya karena masih ada guru yang menolak divaksinasi,” tambahnya.
“Makanya kami menemukan tidak hanya untuk sektor pendidikan, tetapi juga sektor publik. Jadi, Dirjen Departemen Layanan Umum telah mengeluarkan surat edaran, bahwa mulai November, wajib bagi semua PNS untuk divaksinasi," tuturnya.
Amanat sektoral seperti itu, lanjutnya, juga harus dipraktikkan di sektor swasta bagi mereka yang perlu bekerja di kantor.
Baca Juga: Kremlin Mengecam Klaim Jepang atas Pulau-pulau yang Sedang Disengketakan
Sedangkan bagi yang membutuhkan booster shot vaksin Covid-19 untuk menunaikan ibadah umroh dapat mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan.
Hal yang sama berlaku untuk mereka yang membutuhkan suntikan booster tertentu untuk memenuhi persyaratan negara lain yang mereka tuju.
“Kementerian akan mempertimbangkan aplikasi yang mencakup mereka yang membutuhkan dosis booster yang mereknya berbeda dari dua suntikan pertama yang mereka terima,” pungkasnya.
Baca Juga: Kremlin Mengecam Klaim Jepang atas Pulau-pulau yang Sedang Disengketakan
Malaysia juga sedang menjalin kerja sama dengan negara-negara tujuan untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap orang-orang tertentu. Vaksin selama mereka telah disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk penggunaan darurat.***