Partai Oposisi Israel Siap Gulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena Akan Bentuk Pemerintahan Baru

- 4 Juni 2021, 18:24 WIB
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu /@b.netanyahu /Instagram

ReuterFben

KABAR BESUKI - Pemimpin oposisi Israel semakin dekat untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ketika secara resmi mengatakan kepada presiden negara itu bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan sekutu politiknya untuk membentuk pemerintahan baru.

Lawan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk membentuk koalisi pemerintahan baru. 
 
Kesepakatan itu diyakini akan membuka jalan bagi penggulingan pemimpin lama Israel.
 
Pengumuman dramatis oleh pemimpin oposisi Yair Lapid dan mitra koalisi utamanya, Naftali Bennett, datang beberapa saat sebelum batas waktu tengah malam dan mencegah negara itu terjun ke dalam apa yang akan menjadi pemilihan kelima berturut-turut hanya dalam waktu dua tahun.
 
 
"Saya merasa terhormat untuk memberi tahu Anda bahwa saya telah berhasil membentuk pemerintahan," kata Yair Lapid kepada Presiden Reuven Rivlin dalam email seperti dikutip Kabar Besuki dari Reuters, Kamis, 3 Juni 2021.

Pemberitahuan itu diberikan sekitar 35 menit sebelum batas waktu yang ditetapkan pada Rabu tengah malam.
 
Rivlin, yang menghadiri final piala sepak bola Israel pada saat itu, memberi selamat kepada Lapid melalui telepon, menurut kantornya.
 
Baca Juga: Terancam Lengser Dari Jabatan Usai Diguncang Oposisi Israel Bersatu, Nasib Benjamin Netanyahu di Ujung Tanduk

Mitra utama Lapid adalah kelompok nasionalis Naftali Bennett, yang akan menjabat sebagai perdana menteri pertama di bawah rotasi antara kedua pria tersebut. 
 
Lapid (57) mantan pembawa acara TV dan menteri keuangan, akan mengambil alih setelah sekitar dua tahun.
 
Koalisinya mengikuti aturan rotasi, di mana jabatan Perdana Menteri Israel lebih dulu akan diserahkan pada Naftali Bennett, sekutunya dari partai sayap kanan Yamina. Setelah itu barulah Yair Lapid berkuasa.
 
 
Sementara itu, Perdana Menteri Netanyahu berusaha menjegal oposisinya dengan menyebut 'pemerintah sayap kiri' yang baru itu berbahaya. 
 
Saat kesepakatan koalisi Lapid diumumkan, Netanyahu mendesak agar anggota Parlemen Israel (Knesset) menentang koalisi.
 
Koalisi baru ini masih perlu persetujuan dari hasil pemungutan suara di Knesset sebelum dilantik. 
 
 
Pemungutan suara akan berlangsung selama beberapa hari. Sehingga masih ada kemungkinan koalisi oposisi Netanyahu itu batal bila ada partai yang membelot.
 
"Saya berjanji bahwa pemerintah ini akan bekerja untuk melayani semua warga negara Israel, mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak," bunyi pernyataan Lapid, mengatakan dia telah memberi tahu Presiden Israel Reuven Rivlin soal perjanjian alih kekuasaan dengan Naftali Bennett.
 
Analis politik Israel secara luas mengharapkan Netanyahu untuk mencoba setiap manuver politik yang mungkin bisa terwujud, membujuk anggota Yamina yang tidak senang bergabung dengan anggota parlemen Arab dan sayap kiri.
 
 
“Tenang. Netanyahu masih menjadi perdana menteri selama beberapa hari lagi sampai mosi tidak percaya dan dia akan berjuang sekuat tenaga untuk menolak pemerintah baru yang mayoritas tipis. Ini masih sangat jauh dari selesai,” Anshel Pfeffer, analis politik untuk surat kabar liberal Haaretz, menulis di Twitter.
 
Netanyahu, yang belum menanggapi pengumuman Lapid, menguasai 30 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang, hampir dua kali lipat dari partai Yesh Atid yang dipimpin Y Lapid dan dia bersekutu dengan setidaknya tiga partai agama dan nasionalis lainnya.
 
Selama menduduki jabatan puncak 12 tahun, pemimpin terlama Israel itu telah menjadi sosok yang sering terpolarisasi di dalam dan luar negeri.
 
 
Netanyahu, 71, telah berusaha untuk mendiskreditkan aliansi Bennett Lapid, dengan mengatakan aliansi itu akan membahayakan keamanan Israel sebuah referensi untuk upaya mengekang program nuklir Iran dan mengelola hubungan Palestina yang selalu penuh ketegangan.***

Editor: Prasetyo Bagus Pramono

Sumber: REUTERS


Tags

Terkini

x