Nigeria Blokir Penggunaan Twitter Setelah Adanya Kasus Perampasan Hak Kebebasan Berbicara

Dia tidak mengatakan apa bentuk penangguhan itu.

Pemerintah Buhari, yang menjalankan ekonomi terbesar di Afrika, tahun lalu mengusulkan undang-undang untuk mengatur media sosial menyusul protes terhadap dugaan kebrutalan polisi yang dipicu oleh kampanye di Twitter.

Demonstrasi menuntut reformasi kepolisian menarik perhatian dunia.

Twitter mengatakan pada hari Sabtu 5 Juni 2021, akan bekerja untuk memulihkan akses bagi semua orang di Nigeria yang mengandalkan platform untuk berkomunikasi dan terhubung dengan dunia, memposting tweet lain sehari setelah mengatakan penangguhan itu "sangat memprihatinkan".

Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Tidak Hadir dalam Debat Terbuka Terkait Polemik TWK

Kelompok hak asasi Amnesty International mengutuk penangguhan Twitter dalam sebuah tweet dan meminta pihak berwenang Nigeria untuk mengembalikan akses Twitter, berikut isi tweetnya.

"Segera membalikkan penangguhan yang melanggar hukum dan rencana lain untuk membungkam media, menekan ruang sipil, dan merusak hak asasi manusia Nigeria".

Buhari, yang merupakan penguasa militer Nigeria pada 1980-an, sebelumnya dituduh menindak kebebasan berekspresi. Pemerintahnya telah membantah tuduhan tersebut.

Baca Juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup, Menteri LHK Siti Nurbaya Sebut Berhasil Pulihkan Lahan 4,69 juta hektare

“Semua orang Nigeria memiliki hak atas kebebasan berbicara dan tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan hak itu. Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus terukur, proporsional dan tidak menekan kebebasan dasar,” cuit Gill Atkinson, Wakil Komisaris Tinggi Inggris untuk Nigeria, Sabtu 5 Juni 2021.***