Network
KABAR BESUKI – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 18 Juni 2021 menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk sang pemimpin Aung San Suu Kyi.
Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi dengan dukungan 119 negara beberapa bulan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari.
Dalam rapat koordinasi yang dilakukan PBB itu, Belarus meminta agar kebijakan yang diajukan oleh Majelis Umum tersebut divoting. Hasil dari voting tersebut terdapat 36 abstain (tidak memilih voting), termasuk China dan Rusia.
Baca Juga: Prediksi Portugal vs Jerman Euro 2020, Jerman Unggul dalam Head to Head Pertemuan Terakhir
"Risiko perang saudara skala besar adalah nyata," ujar Christine Schraner Burgener, utusan khusus PBB untuk Myanmar, yang sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari Reuters, Sabtu, 19 Juni 2021.
"Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan serta pengambilalihan militer semakin menyempit," sambungnya.
Beberapa negara yang abstain mengatakan krisis adalah masalah internal Myanmar, yang lain tidak berpikir resolusi itu akan membantu, sedangkan beberapa negara mengeluh hal itu tidak cukup mengatasi penderitaan Muslim Rohingya sekitar empat tahun setelah tindakan keras militer memaksa hampir satu juta orang untuk melarikan diri dari Myanmar.
Baca Juga: 3 Hal Sepele Tapi Bahaya Banget saat Tidak Dilakukan Semestinya, Salah Satunya Minum Sambil Berdiri
Sementara itu, Duta Besar PBB Uni Eropa Olof Skoog mengatakan resolusi PBB merupakan pesan yang mendalam.
