Network
Baca Juga: Gagal Kuasai Kyiv Putin Lakukan Serangan di Ukraina Timur, AS: Pertempuran yang Tidak Pasti
Kwon Young-se, calon baru Korea Selatan untuk menjadi menteri unifikasi, yang bertanggung jawab atas hubungan antar-Korea, mengatakan bahwa Korea Utara diyakini kekurangan bahkan pasokan medis paling dasar seperti obat penghilang rasa sakit dan desinfektan.
Seorang penyelidik hak asasi manusia yang independen melaporkan pada bulan Maret bahwa pembatasan COVID-19 di Korea Utara, termasuk penutupan perbatasan, dapat mencegah wabah besar-besaran meskipun kemungkinan dengan biaya yang cukup besar untuk situasi kesehatan yang lebih luas.
"Masalah kronis mengganggu sistem perawatan kesehatan negara, termasuk kurangnya investasi dalam infrastruktur, tenaga medis, peralatan dan obat-obatan, pasokan listrik yang tidak teratur dan fasilitas air dan sanitasi yang tidak memadai," kata laporan itu.
Wabah itu dapat menimbulkan tantangan politik bagi pemimpin otoriter Korea Utara, kata warga Korea Utara yang membelot ke Selatan.
Baca Juga: Amerika Serikat Akan Tingkatkan Tekanan untuk Taliban Jika Tidak Batalkan Putusan Hak-hak Wanita
"Kim memerintahkan mobilisasi persediaan medis cadangan, yang berarti di Korea Utara sekarang akan menggunakan cadangan perang dan rumah sakit umum kehabisan obat-obatan," kata Thae Yong Ho, mantan diplomat Korea Utara yang membelot ke Selatan pada tahun 2016 dan sekarang menjadi anggota parlemen.
Ji Seong-ho, anggota parlemen Korea Selatan lainnya yang meninggalkan Korea Utara pada 2006, mengatakan virus itu dapat menyebar dengan cepat, sebagian karena kurangnya sistem medis yang berfungsi.
"Sejumlah besar orang meninggal akibat kelaparan (1990-an) setelah tifus. Itu adalah mimpi buruk bagi rezim Korea Utara, dan bagi rakyat Korea Utara," kata Ji dalam sesi parlemen.***
