Network
KABAR BESUKI - Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games merupakan tiga major event olahraga yang paling dinanti-nanti oleh masyarakat Asia hingga dunia.
Setiap negara memiliki kebijakan penyiaran yang berbeda-beda terkait Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games, meski pola distribusi yang diterapkan oleh penyelenggara semakin kental dengan nuansa komersialisasinya.
Korea Selatan dan Thailand merupakan dua negara yang sampai saat ini menerapkan 'must have' untuk penayangan Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games meski pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut cenderung berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Penerapan kebijakan 'must have' untuk Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games di Korea Selatan dan Thailand bahkan disebut-sebut sebagai pembeda dibandingkan kebanyakan negara 'maju' lainnya.
Sebelum mengenal lebih lanjut mengenai kebijakan 'must have' terkait Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games di Korea Selatan dan Thailand, Anda harus terlebih dahulu mengenal ekosistem penyiaran di kedua negara tersebut.
Baca Juga: 3 Hal Mengenai Ketentuan Hak Siar Piala Dunia 2022 dan Liga Inggris di Emtek yang Harus Anda Ketahui
Ekosistem Penyiaran di Korea Selatan
Korea Selatan diketahui memiliki tiga jaringan televisi terestrial yang sudah dikenal di seluruh dunia antara lain KBS, SBS, dan MBC.
Meski ketiga jaringan televisi tersebut berfokus pada penyiaran terestrial di negaranya, namun mereka juga mengembangkan bisnisnya hingga masuk ke platform berbayar bahkan digital.
Selain itu, Korea Selatan juga merupakan negara dengan penetrasi pengguna layanan TV berbayar terbesar di dunia.
Jaringan media seperti CJ Entertainment dan Eclat Media Group menguasai sejumlah saluran premium untuk pelanggan TV berbayar di Korea Selatan.
Bahkan, keduanya juga memiliki layanan over the top (OTT) yang memungkinkan penikmat konten premium dapat mengakses tayangan favorit kapanpun dan di manapun.
Ekosistem Penyiaran di Thailand
Thailand diketahui juga memiliki ekosistem penyiaran yang nyaris mirip dengan Korea Selatan.
Sebagai salah satu negara di ASEAN yang sangat getol dalam pengembangan olahraga, Thailand memiliki sejumlah jaringan televisi terestrial seperti NBT, BBTV, PPTV, dan lain-lain.
Selain itu, Thailand juga termasuk negara yang memiliki penetrasi pengguna layanan TV berbayar dalam jumlah yang besar.
Truevisions sampai saat ini masih menjadi penguasa terbesar (bahkan satu-satunya) industri TV berbayar di Negeri Gajah Putih.
Di sisi lain, perkembangan layanan over the top (OTT) di Thailand juga tak kalah pesat dibandingkan negara lainnya.
Baca Juga: SCM Gandeng DJKI dan Kepolisian Berantas Pembajakan Hak Siar Piala Dunia 2022 dan Liga Inggris
Kebijakan 'Must Have' untuk Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games di Korea Selatan dan Thailand
Dengan berkembangnya industri penyiaran (dan media pada umumnya) pada zaman sekarang, finansial menjadi hal utama jika sebuah institusi media ingin memperoleh hak siar olahraga khususnya Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games.
Perubahan pola distribusi untuk event Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games yang diserahkan kepada sebuah distributor swasta sebagai single international rights holder membuat harga hak siar bisa dipermainkan sesuka hati, khususnya di negara-negara dengan potensi pasar terbesar.
Akibatnya, setiap perusahaan atau institusi harus saling mengajukan harga beli setinggi mungkin jika ingin memperoleh hak siar major event khususnya Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games.
Bahkan, sistem seperti ini memicu banyak institusi media untuk melakukan 'monopoli' terhadap distribusi konten dan segala benefit terkait hak siar major event yang telah mereka peroleh, agar tayangan tersebut hanya dapat diakses melalui platform milik mereka sendiri.
Kondisi tersebut memicu beberapa negara seperti Korea Selatan dan Thailand membuat regulasi yang 'memaksa' hak siar major event seperti Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games hanya boleh dibeli oleh stasiun televisi milik negara atau LPP di negara tersebut.
Hal tersebut dilakukan untuk melindungi 'hak publik' untuk mengakses tayangan Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games secara gratis, mengingat tak semua masyarakat sanggup atau bersedia untuk mengeluarkan uang demi menonton ketiga major event tersebut.
Korea Selatan memberlakukan peraturan bahwa hak siar Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games hanya boleh diajukan oleh KBS. SBS dan MBC diperbolehkan untuk ikut serta menyiarkannya setelah KBS memperoleh hak siar secara penuh dari rights holder.
Pembagian porsi penayangan Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games diatur dengan kesepakatan bersama antara KBS, SBS, dan MBC meski ketiganya kerap saling bersaing dalam program reguler, agar tidak terjadi 'kecemburuan sosial' di antara ketiganya.
Hal serupa juga dilakukan Thailand untuk Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games, di mana negosiasi langsung dengan rights holder hanya boleh dilakukan oleh NBT selaku LPP di Thailand.
Setelah hak siar diperoleh NBT, barulah pihak swasta seperti PPTV, BBTV, dan lain-lain mengajukan kerja sama dengan NBT agar bisa turut serta menyiarkan Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games.
Truevisions yang merupakan penguasa tunggal industri TV berbayar di Thailand juga diperbolehkan berpartisipasi dalam penyiaran Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games jika NBT sudah memperoleh kesepakatan dengan rights holder.
Kebijakan Thailand untuk memberlakukan peraturan tersebut didasari oleh banyaknya masyarakat setempat yang tak sanggup untuk membayar biaya berlangganan demi menyaksikan Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games.
Namun dalam praktiknya, kebijakan 'must have' untuk Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games juga menimbulkan masalah baru ketika rights holder mematok harga yang sangat mahal, terutama pada Piala Dunia 2018 dan 2022.
Pada Piala Dunia 2018, NBT baru mencapai kata sepakat hanya dalam waktu beberapa hari sebelum kick-off laga perdana karena faktor harga yang dipatok oleh Infront, international rights holder yang ditunjuk oleh FIFA.
Untuk Piala Dunia 2022, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara NBT dengan Infront karena persoalan harga hak siar.
Selain itu, kebijakan 'must have' di Thailand juga dianggap merugikan pemegang hak siar di beberapa negara seperti Singapura dan India yang menerapkan sistem berlangganan seutuhnya untuk penayangan Piala Dunia, karena luberan siaran dari Thailand melalui satelit dianggap memicu praktik pembajakan di negara lainnya.
Terlebih, mayoritas stasiun televisi di Thailand menggunakan enkripsi BISS untuk distribusi point to point antar pemancar terestrial di negaranya dengan menggunakan perantara transponder di satelit.
Itulah tadi informasi mengenai kebijakan 'must have' untuk Piala Dunia, Olimpiade, dan Asian Games di Korea Selatan dan Thailand.***
