Network
“ Hitungannya dana tersebut akan dibagi untuk 100 warga setiap desa diluar program PKH dan BPNT se Banyuwangi , kita ingin ada kenaikan, jika perlu anggaran DPRD bisa dikurangi untuk menambah, ini pendapat pribadi saya , “ ucapnya.
Made menambahkan, dibutuhkan penegasan dari Pemerintah Daerah kepada desa agar segera melaksanakan instruksi Kementerian Desa PDTT untuk ikut melakukan upaya pencegahan covid-19.
Diantaranya membentuk relawan desa tanggap covid-19, segera melaksanakan kegiatan padat karya tunai untuk membangkitkan ekonomi masyarakat desa serta mengelorakan budaya gotong royong.
“ Desa bisa menghimpun dana masyarakat yang mampu untuk membantu saudara kita didesa yang kurang mampu dampak dari penyebaran virus corona, “ ucapnya.
Sementara Sekretaris daerah, Ir.Mujiono menyampaikan, dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat, alokasi anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp. 78 miliar masih bisa berubah.
“ Skema maupun opsi kita dari anggaran sebesar Rp. 78 miliar masih bisa berkembang tergantung situasi, bisa berkurang juga bisa nambah, “ ucap Mujiono.
Skema Pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penanganan covid-19 direncanakan hingga akhir tahun sembari melihat perkembangan yang terjadi.
Hadir seluruh pimpinan fraksi, Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi, Ir,H. Mujiono, Asisten Administrasi Umum, Choirul Ustadi, Kepala Bappeda, Suyanto Waspo Tonda, Kepala BPBD, Fajar Swasana, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Blambangan, Direktur RSUD Genteng dan Dinas PU Cipta Karya dan Pemukiman. ***
