KABAR BESUKI - Kasus masuknya 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia menarik perhatian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia kemudian menjawab setelah menerima luapan pertanyaan dari wartawan.
Isu tenaga kerja asing China itu disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan saat konferensi pers online yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, digelar pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021.
Adapun pertanyaan yang masuk ke Luhut, di antaranya ada beberapa orang yang merasa tidak adil jika aktivitas mereka di dalam negeri dibatasi, sementara ada orang asing dari luar yang masih masuk.
Baca Juga: Luhut Minta Bantuan Amerika Serikat dan NASA untuk Ikut Campur Demi PPKM yang Efektif
Menurut Luhut, bukan hanya China, ia mengakui sejauh ini pemerintah belum menutup pintu masuk bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia.
“Semua orang asing yang datang ke Indonesia itu harus punya vaccine card. Tidak boleh orang datang ke Indonesia itu belum dapat vaksin 2 kali,” tutur Luhut, sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari YouTube Sekretariat Presiden.
Dia mengatakan sejumlah faktor menyebabkan pemerintah secara konsisten membuka pintu masuk bagi orang asing di tengah darurat Covid-19.
Baca Juga: Menkes Terapkan Harga Eceran Obat Terapi Covid-19, Luhut: Tindak Tegas Orang yang Bermain Harga
Namun yang pasti, kata dia, semua WNA yang masuk ke Indonesia sudah mengikuti prosedur yang berlaku.
Luhut menjelaskan, WNA yang masuk ke Indonesia, termasuk TKA asal China, sudah menjalani swab PCR di negara asalnya.
Jika hasilnya negatif, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke negara tujuan, termasuk Indonesia.
Baca Juga: Obat Terapai Covid-19 Terpantau Alami Lonjakan Harga, Luhut: Ini Ada Oknum, Harus Tindak Tegas
Setibanya di Indonesia, WNA juga harus menjalani swab PCR lagi.
“Jadi sebenarnya nggak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong ya ndak ngerti masalahnya jangan terlalu cepat ngomong. Itu masalahnya,” kata Luhut.
Menurutnya, aturan ini tidak aneh. Karena itu, ia meminta pihak-pihak yang memojokkan pemerintah untuk tidak melontarkan tuduhan sewenang-wenang.***