KABAR BESUKI - Akademisi Rocky Gerung menyebut keberadaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bisa mempengaruhi hasil riset sejarah G30S PKI.
Pasalnya, BRIN dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Di sisi lain, sebagian kalangan mengaitkan PDIP dengan PKI karena dicurigai adanya beberapa tokoh keturunan yang tergabung dalam partai berlogo banteng tersebut, salah satunya adalah Ribka Tjiptaning yang juga saat ini duduk di parlemen pusat.
Rocky Gerung menegaskan bahwa sejarah mengenai G30S PKI masih dalam kondisi tanda tanya besar karena adanya perdebatan dari berbagai kalangan dan banyaknya versi terkait sejarah tersebut, meski saat ini juga ada upaya rekonsiliasi yang diinisiasi masyarakat sipil.
"Soal G30S PKI itu tetap ada di dalam kondisi big question mark, pertanyaan besar. Memang pertanyaan itu menggantung terus setiap bulan September lalu timbul kontroversi tuh. Tetapi sebetulnya, upaya untuk rekonsiliasi itu tetap dinomorsatukan agendanya justru oleh masyarakat sipil," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 30 September 2021.
Akan tetapi kata dia, masyarakat politik Indonesia justru terkesan membuat kacau publik terkait isu G30S PKI karena dinilai ingin menghambat agenda rekonsiliasi yang diinisiasi masyarakat sipil.
Bahkan menurutnya, saat ini juga timbul persepsi di kalangan masyarakat seolah-olah PDIP ingin menang sendiri.
"Yang kacau justru masyarakat politik, karena mau menggunting agenda itu sehingga timbul persepsi bahwa PDIP mau menang sendiri," ujarnya.
Rocky Gerung mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati berbagai versi sejarah terkait G30S PKI, khususnya dari kalangan militer.
Akan tetapi, hilangnya diorama G30S PKI dari Museum Kostrad membuat TNI kini jadi sorotan publik, khususnya Letjen Dudung yang menjabat sebagai Pangkostrad TNI AD.
"Militer punya satu versi dan kita hormati, tetapi keadaan itu sekarang membuat militer akhirnya juga jadi objek sorotan karena banyak betul kepentingan yang mau masuk di dalam isu itu," katanya.
Rocky Gerung menghimbau agar sejarah G30S PKI diteliti oleh sejarawan yang benar-benar teliti dan independen dari segala bentuk kepentingan di luar riset.
Pasalnya, BRIN saat ini dipimpin oleh Ketua Umum PDIP sehingga hasil riset yang dilakukan oleh peneliti BRIN menjadi kurang atau bahkan tidak lagi independen karena adanya benturan kepentingan yang dimiliki oleh Megawati.
"Biarkan ini jadi proyek sejarawan yang teliti. Artinya, sejarawan ini harus ada di luar radar-radar partai politik terutama PDIP. Karena kalau nanti sejarawan ini berlindung di bawah BRIN, itu akan di-briefing lagi oleh Ibu Megawati," ujar dia.
Terakhir, Rocky Gerung menegaskan bahwa keberadaan BRIN tak sepenuhnya imparsial karena peneliti juga membawa beban ideologi yang dianut Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN.
"Jadi BRIN itu bukan lagi simbol dari suatu proyek yang sifatnya imparsial, ada beban ideologi di situ," tuturnya.***