KABAR BESUKI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani angkat bicara terkait adanya desakan menurunkan ambang batas pencapresan atau presidential threshold (PT) dari 20 persen menjadi 0 persen.
Puan Maharani mengatakan bahwa tidak ada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) yang mengatur tentang presidential threshold 20 persen.
Menurut Puan Maharani, pembahasan UU Pemilu mengenai ambang batas pencapresan sudah final dan tidak akan dibahas lagi.
“Di DPR revisi Undang-Undang sudah final, tidak akan dibahas lagi, itu sudah kesepakatan yang ada,” kata Puan Maharani seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube tvOneNews.
Pernyataan Puan Maharani yang menyebut bahwa UU Pemilu sudah final dan tidak bisa dirubah ini sontak menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya dari pengamat politik Rocky Gerung.
Rocky Gerung menilai bahwa putusan Puan Maharani bukan mewakili aspirasi rakyat, melainkan mewakili PDIP selaku partainya.
“Puan ini gak ngerti namanya aspirasi, aspirasi itu berkembang per detik, bukan diputuskan di rapat,” kata Rocky Gerung seperti dikutip dari kanal Youtubnya pada 17 Desember 2021.
“Tentu PDIP bilang ini final, tapi rakyat bilang ini gak final,” tambahnya.
Menurut Rocky Gerung, adanya presidential threshold 20 persen ini justru menunjukkan adanya kongkalikong kekuasan antara partai-partai besar dengan para oligarki.
Rocky Gerung mengatakan bahwa sebagai ketua DPR RI, harusnya Puan Maharani mewakili rakyat dan bukan mewakili partai untuk menentang presidential threshold.
“Jadi sekali lagi ibu Puan ini jangan mewakili PDIP, biar PDIP yang bicara ibu Mega, ibu Puan kan mewakili rakyat, jadi bedakan dulu,” ujar Rocky Gerung.
Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu menilai bahwa PDIP mulai tak percaya diri dengan adanya desakan presidential threshold 0 persen.
Baca Juga: Oki Setiana Dewi Pengen Umroh Bareng Keluarga Besar, Singgung Kesehatan Ria Ricis dan Teuku Ryan
“Kalau PDIP memang percaya diri, ya udah buka aja 0 persen toh dia pasti menang, ini curangnya, udah gede, sok gede, tapi gak mau berkelahi, gak mau ribut, gak mau kompetisi, itu namanya pengecut,” tegasnya.
“Jangan monopoli demokrasi dengan dalil-dalil legalistic,” tambah Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai bahwa pernyataan Puan soal UU Pemilu sudah final adalah bentuk ketakutan partai-partai besar terkait presidential threshold 0 persen.
“Partai-partai besar, PDIP dan Golkar itu partai-partai pengecut, udah ada di depan tapi masih meminta tambahan energi, padahal publik menganggap mereka takut bersaing,” tandasnya.***