KABAR BESUKI – Pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) resmi mencabut peraturan terkait harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas minyak goreng.
Sebelum dicabut, harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan sederhana hanya Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium Rp14 ribu per liter.
Ketika HET belum dicabut oleh pemerintah, banyak masyarakat mengeluhkan stok minyak goreng yang langka.
Namun ketika pemerintah resmi mencabut aturan HET dan penetapan harga minyak goreng diserahkan kepada mekanisme pasar, stok minyak goreng kemasan tiba-tiba melimpah.
Melimpahnya stok minyak goreng usai pemerintah resmi mencabut HET ini sontak menuai reaksi dari berbagai pihak, salah satunya disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung.
Rocky Gerung menilai bahwa melimpahnya stok minyak goreng usai HET dicabut menandakan bahwa Menteri Perdagangan (Mendag) tidak lagi diperlukan.
Baca Juga: Harga Tanah di Wilayah IKN Nusantara Melonjak Naik Sampai 10 Kali Lipat? Begini Penjelasan BPN
Karena menurutnya, stok dan harga minyak goreng akhirnya mengikuti pasar dan tidak bisa didikte oleh regulasi.
“Pada akhirnya pasar itu tidak bisa didikte oleh regulasi itu jadi akhirnya dibuka juga kan,” kata Rocky Gerung seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtube pribadinya pada 17 Maret 2022.
“Jadi konsekuensinya mesti ada, kalau begitu Menteri Perdagangan gak perlu ada kan, karena pasar udah bekerja, apalagi yang mesti dilakukan, semakin banyak keterangan dari saudara Lutfi, maka makin kacau pasarnya,” tambahnya.
Hal tersebut menurut Rocky Gerung bisa dibuktikan dengan melimpahnya stok minyak goreng di pasaran usai pemerintah resmi mencabut HET.
“Sekarang terbukti, bahwa begitu regulasinya diangkat, sistem pasar bekerja, maka supply demand itu langsung tersedia di pasar , “ terangnya.
Baca Juga: HOAX Video Sule Diciduk Polisi Terbukti Lakoni Praktek Bejat, Ini Fakta Sebenarnya
Lebih lanjut, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menyebut bahwa melimpahnya stok minyak goreng usai HET dicabut menjadi bukti bahwa janji-janji yang sempat dilontarkan oleh Presiden Jokowi tidak bisa dibuktikan.
Ia bahkan menyebut bahwa permasalahan minyak goreng ini menandakan bahwa kabinet kerja Presiden Jokowi tidak berguna.
“Yang ngaco itu janji Presiden bahwa dia bisa selesaikan dengan cara yang ajaib, jadi diketawain pasar, dan semua janji presiden akhirnya batal,” ucapnya.
“Jadi memang gak ada gunanya sebetulnya kabinet ini, karena kabinet Pak Jokowi waktu disusun ingin dianggap pro rakyat, oleh karena itu aka nada regulasi dengan kekuatan politik” tandasnya.***