KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung meminta pihak Istana untuk segera melakukan pengakuan dosa terhadap rakyat di bulan suci Ramadhan 1443 Hijriyah.
Pakar hukum tata negara Refly Harun memberi tanggapan mengenai pernyataan Rocky Gerung yang meminta Istana melakukan pengakuan dosa.
Refly Harun mengatakan bahwa dirinya belum melihat tanda-tanda bahwa Indonesia akan keluar dari kubangan korupsi, karena belum adanya revolusi sikap dan pola pikir dari kalangan penegak hukum.
"Saya belum melihat Indonesia akan keluar dari kubangan korupsi, saya belum melihat ada semacam revolusi sikap dan berpikir di kalangan penegak hukum untuk menegakkan hukum yang sesungguhnya dan menghindari perilaku koruptif," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 3 April 2022.
Refly Harun mengatakan, banyak penegak hukum berpangkat jenderal ke atas memiliki gaya hidup yang terbilang mewah.
Mantan jurnalis Media Indonesia (MI) itu mengatakan, para jenderal di Indonesia bisa hidup mewah meski gaji terbatas karena disinyalir memiliki sumber penghasilan yang tak terbatas, sekalipun kerap dicurigai sebagai 'uang haram'.
"Lihat saja gaya hidup para penegak hukum minimal jenderal ke atas, menurut saya kehidupannya terlalu mewah even gaji seorang jenderal pun terbatas. Tapi kita tahu bahwa walaupun gaji terbatas, sumber penghasilan tak terbatas," ujarnya.
Lebih lanjut, Refly Harun juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintahan Jokowi karena beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut.
Salah satu indikator yang membuat Refly Harun kecewa terhadap kinerja pemerintahan Jokowi adalah lemahnya penegakan hukum, yang dibuktikan dengan pelemahan KPK dan berbagai persoalan penegakan hukum lainnya di tanah air.
"Kalau indikatornya adalah hukum dan penegakan hukum, saya kecewa dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi melemahkan KPK dan lain sebagainya," katanya.
Selain lemahnya penegakan hukum, Refly Harun juga menyoroti buruknya kinerja ekonomi di era pemerintahan Jokowi.
Dia menyoroti utang negara yang telah menembus angka Rp7.000 triliun, di mana angka tersebut belum termasuk dengan utang BUMN dan sektor swasta.
"Utang kita sekarang sudah tembus Rp7.000 triliun, belum lagi utang BUMN dan utang swasta. Jangan-jangan kita kena debt trap," ujar dia.
Atas dasar tersebut, Refly Harun mengungkapkan bahwa sebagian publik merasa pemerintahan SBY jauh lebih baik dibandingkan pemerintahan Jokowi dalam hal perekonomian.
"Dibandingkan dengan masa pemerintahan SBY, sebagian mengatakan 'Masak pemerintahan SBY jauh lebih baik kondisi ekonominya dibandingkan pemerintahan yang sekarang?'," tuturnya.***