Network
KABAR BESUKI - Lahan yang menjadi SDN 1 Klatak di kecamatan Kalipuro Banyuwangi ramai diperbincangankan lantaran terdapat ahli waris lahan yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut.
Komisi IV DPRD Banyuwangi mendesak pemkab segera menggelar pertemuan dengan pihak yang mengatasnamakan diri sebagai ahli waris lahan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang menyangkut hak anak-anak didik SD Negeri 1 Klatak yang kegiatan belajar mengajarnya terganggu dampak sengketa lahan tersebut.
Hal itu terungkap saat Komisi 4 DPRD Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat (RDP) alias hearing yang diajukan Komite SDN Klatak, kemarin 29 Januari 2021.
Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Luncurkan Gerai Pelayanan Perizinan Khusus Bagi Para Nelayan
Selain pihak komite sekolah, RDP juga dihadiri pihak Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi Suratno, perwakilan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD), Camat Kalipuro, pihak ahli waris.
Ketua Komite SDN Klatak Dodi Hermawan mengatakan, pihaknya hanya ingin para siswa bisa bersekolah dengan tenang dan nyaman. Apalagi, berdasar keterangan kepala sekolah, SD tersebut segera melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). “
"Untuk itu, kami atas nama warga Kelurahan Klatak memohon ada sambung rasa antara pihak pemkab dengan ahli waris agar kedua pihak sama-sama mendapat keadilan,” ucapnya dihadapan rapat hearing.
Baca Juga: Pemain Brooklyn Nets Kevint Durant Dicadangkan Saat Melawan Mantan Timnya OKC Thunder
Anggota Komisi 4 Khusnan Abadi mengatakan, pihaknya prihatin atas permasalahan yang berdampak pada hak para siswa SDN Klatak. Dia mengatakan, harus ada penyelesaian yang komprehensi. “Harus ada komunikasi yang dibangun dengan pihak ahli waris,” kata dia.
