Network
Kalau lahan tersebut bisa disertifikasi oleh ahli waris, imbuh Khusnan, maka Pemkab bisa saja membeli lahan tersebut untuk tetap dijadikan sekolah. “Namun salama digunakan sembari menunggu proses sertifikasi tersebut, harus ada kesepakatan agar sekolah itu tetap bisa digunakan. “Apakah dengan mekanisme sewa atau bisa saja oleh pihak ahli waris dianggap jariyah,” kata dia.
Ketua Komisi 4 Ficky Septalinda menegaskan, dalam hearing pihaknya tidak ingin membicarakan sengketa lahan tersebut. Sebaliknya, sesuai surat yang masuk dari Komite SDN Klatak, yang terpenting untuk dibahas adalah proses pembelajaran ratusan siswa yang ada di SDN Klatak.
Baca Juga: 5 Ciri Permintaan Maaf Palsu yang Diucapkan Pacar Bahkan Mantan, Perhatikan Gerak-gerik Ini
Ficky menegaskan, pihaknya hanya ingin mencari solusi atau memberikan jalan agar anak-anak didik bisa bersekolah dengan tenang, aman, dan nyaman.
" Untuk hal lain, kami mengharap eksekutif dan ahli waris duduk bersama. Jangan kekeh-kekehan. Kalau itu terjadi, yang menjadi korban adalah siswa. Kami mendesak eksekutif segera bertemu dengan ahli waris. Perwakilan Komisi 4 juga siap menghikuti pertemuan itu untuk membantu mencarikan solusi terbaik,” tegasnya.
Baca Juga: Super Tanker Asing Memasuki Perairan Indonesia
Plt Kepala Dispendik Suratno menuturkan, pada dasarnya orientasi paling pokok saat ini adalah nasib siswa. Terutama saat PTM dilaksanakan, anak-anak didik tersebut sudah memiliki jaminan tempat untuk bersekolah. “Namun kalau menunggu proses hukum pasti akan lama. Apalagi di wilayah Kelurahan Klatak tidak ada SDN lain. Sehingga tidak bisa segera kami eksekusi dengan merger dengan sekolah lain. Tentu yang terbaik, harus duduk bersama,” ujarnya.
Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG: Live Streaming TikTok Awards 2020 di RCTI Plus, Ada Couple ‘ALADIN’
Suratno menambahkan, pihaknya bersama tim eksekutif siap duduk bareng dengan pihak yang menyatakan diri sebagai ahli waris. Dia pun mengaku akan segera melaporkan kepada sekda terkait rencana pertemuan dengan ahli waris tersebut. “Hal-hal lebih lanjut akan dibahas saat pertemuan antara pemkab dan pihak yang mengatasnamakan ahli waris,” kata dia.
Sementara itu, Kuasa Hukum Ahli Waris lahan SDN Klatak, yakni Adi Cahyono menegaskan pihaknya menunggu agenda pertemuan dengan eksekutif. “Ada masukan dari Kepala Dispendik, kami akan dipertemukan dengan pihak eksekutif pada Senin,” ujarnya.
