Network
KABAR BESUKI - Direktur Pusat Penelitian Kajian Politik Indonesia (CIPS) Felippa Ann Amanta mengingatkan pentingnya mendorong peran perempuan dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui digitalisasi.
“Meningkatkan peran perempuan dalam UMKM, salah satunya melalui digitalisasi,” kata Felippa Ann Amanta.
Felippa Ann Amanta menyatakan hal tersebut melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021.
Baca Juga: Pahami Resikonya, Berbahayakah Minum Kopi Saat Perut Kosong?
Ia mengatakan perempuan sebenarnya banyak terwakili di UMKM dan sektor informal, karena lebih dari 50 persen UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan.
Namun di masa pandemi seperti sekarang, lanjutnya, penampilan berskala besar seperti ini juga membuat mereka semakin rentan terhadap pandemi.
“Pandemi berdampak lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan bertambahnya waktu yang dihabiskan di rumah dan penerapan kebijakan social distancing, ”ujarnya.
Baca Juga: Tips dan Trik Mengajarkan Anak Beramal Serta Manfaatnya, Sangat Berguna Hingga Dewasa
Untuk itu, kata dia, perempuan pengusaha mikro harus mendapatkan manfaat tambahan dan dukungan khusus untuk menjaga kelangsungan usahanya, di mana salah satu cara yang efektif adalah digitalisasi atau penggunaan internet dalam transaksi jual beli.
Dilansir Kabar Besuki dari ANTARA, Empat dari lima pengusaha yang memasarkan produk mereka secara online mengalami peningkatan penjualan, menurut survei BPS tahun 2020.
Baca Juga: Menurut Penelitian, Wanita yang Pemarah Ternyata Cenderung Lebih Cerdas, Begini Penjelasannya
Fakta tersebut diperkuat oleh laporan dari Google, Temasek dan Bain & Company (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan konsumen digital sebesar 37 persen disebabkan oleh pandemi.
“Pemerintah dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas digitalisasi pengusaha mikro perempuan. Pertama, membuat database UMKM tunggal dan memasukkan data spesifik gender. UU Cipta Kerja mewajibkan pembuatan database ini dalam Pasal 88., ”jelasnya.
Baca Juga: Waspada Peredaran 20.000 Potong Tahu Berformalin, BPOM Palembang Melakukan Pencegahan
Ia mengungkapkan, detail ketentuan ada di draf peraturan pemerintah (PP) yang saat ini sedang dibahas, namun di draf PP tidak ada mandat pemilahan data berdasarkan gender.
Padahal, lanjutnya, data gender dapat membantu program-program digitalisasi menjadi lebih terarah.
Kedua, menurut Felippa, agenda digitalisasi perlu ditingkatkan dan diperkuat, terutama bagi pengusaha mikro perempuan yang sama sekali belum menggunakan platform e-commerce.
Pemetaan berguna untuk menghindari tumpang tindih pelatihan dengan pengusaha sasaran yang sama.***
