Network
Peran serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah memperbaiki data dan mempercepat proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan juga mendukung adanya percepatan tersebut
Asep menuturkan bahwa pemadanan data mampu meningkatkan ketepatan sasaran program dan menghindari kesalahan penyaluran.
Baca Juga: Bakamla Tangkap 2 Kapal Penangkap Ikan Berbendera Malaysia, Gencarkan Penangkapan Kapal Ikan Asing
Sementara itu, Kemensos terus melakukan upaya menambah jumlah cakupan sembari memperbaiki kualitas data. Pada Maret 2021 Kementerian Sosial RI telah dan terus berupaya melanjutkan menyalurkan bantuan sosial.
Bansos diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah padan dengan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai amanat Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Baca Juga: Benarkah Diet Tinggi Serat Membawa Perubahan Signifikan Pada Mikrobioma Usus Manusia? [Cek Faktanya]
Sebagai informasi, penyaluran merupakan bagian dari Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak 4 Januari 2021 yang mencakup tiga jenis program, yaitu Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 Juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM.
Terkait dengan penyaluran bansos, sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan penyaluran bantuan sosial tetap dilaksanakan meski libur mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/tahun 2021 ditiadakan.***
