Network
Penanganan tersebut terkesan dijadikan alasan untuk melakukan penangkapan yang sewenang-wenang.
Yang keempat, program penguatan fungsi pengawasan jutsu tidak berjalan dengan baik, terlihat dari naiknya pelanggaran disiplin, etik, dan pidana.
Belum genap empat bulan, sudah ada 536 pelanggaran disiplin, 279 pelanggaran KEPP, dan 147 pelanggaran pidana.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 7 Mei 2021: Om Martin Menggagalkan Tindakan Elsa yang akan Membunuh Aldebaran
Dan yang terakhir, Kapolri juga dinilai tidak mengalami kemajuan dalam menghargai public complaint.
Menurutnya, dalam 100 hari kepemimpinan Listyo Sigit, penegakan hukum dan HAM yang seharusnya menjadi prioritas kepolisian masih tidak mengalami peningkatan.
"Hal ini kami khawatirkan sebagai pola yang akan terus kembali terjadi sepanjang kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit selama beberapa tahun kedepan," kata Rozy.
Baca Juga: Ikuti Ajaran Nabi, UAS Haramkan Masuki Ibadah Agama Lain, Husin Shihab: Ustad Model Gini...
Untuk memperbaiki kinerja Polri, Kontra memberi sejumlah rekomendasi kepada Polri agar kritik yang disampaikan tadi segera dibenahi.
Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep kepolisian demokratis (democratic policing) dan juga memperbaiki institusi Polri.
