Network
KABAR BESUKI – Dalam rangka memenuhi hak warga dalam mendapatkan layanan dokumen kependudukan, Pemkab Banyuwangi menggelar program ‘Camping Embun’ (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun), program jemput bola berbagai jenis pelayanan kependudukan untuk masyarakat yang tinggal di tengah perkebunan.
Dalam program ini, para tim pemerintah daerah ‘berkemah’ di tengah perkebunan untuk melayani warga hingga malam hari. Program ini digelar mulai 7-8 Mei 2021. Tahap pertama dilakukan di wilayah Perkebunan Malangsari, Desa Kebunrejo, Kecamatan Kalibaru.
”Banyuwangi ini daerah terluas di Jawa. Ada warga tinggal di perkebunan. Aksesnya jauh. Jarak dari perkebunan ke kantor desa saja cukup jauh, bisa sejam. Sebagian layanan memang bisa online, tapi soal smartphone juga kendala. Makanya kami jemput bola, bahkan sampai camping, teman-teman pemda bermalam,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Perkebunan Malangsari, dikutip Kabar Besuki dari laman banyuwangikab.go.id pada 9 Mei 2021.
Baca Juga: Mencengangkan, Ternyata Segini Isi Saldo ATM Putri Konglomerat, Putri Tanjung: Ini Memalukan Sih
Ipuk berpendapat bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan dokumen kependudukan.
”Kami tidak bicara statistik ya. Dari sisi jumlah, tentu warga di perkebunan jauh lebih sedikit dibanding warga di kota dan pusat desa, tapi ini soal hak warga mendapatkan dokumen kependudukan, soal hak konstitusional warga. Jika mempunyai dokumen kependudukan yang baik, warga bisa mengakses program-program pemerintah, sangat penting untuk sekolah sampai urusan waris,” imbuh Ipuk.
Terkait program ini, Ia juga menjelaskan bahwa warga di kawasan perkebunan mulai pagi hingga sore hari harus bekerja di perkebunan. Sehingga Pemkab Banyuwangi menggelar layanan hingga malam hari.
Baca Juga: Lebihi Batas Waktu, Petugas Bubarkan Paksa Kerumunan Pengunjung Warung dan Kafe Wiayah Gambiran
"Lokasinya juga kami dekatkan ke pemukiman warga perkebunan. Setelah dari Perkebunan Malangsari, kami akan bergerak ke perkebunan lain, juga kawasan sekitar taman nasional," jelas Ipuk yang baru dilantik pada 26 Februari itu.
