Network
KABAR BESUKI - Perihal Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di luar negeri yang saat ini dianggap merugikan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara.
"Permasalahan ini harus jadi perhatian bersama, karena lebih dari 50 persen PMI yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Hal ini tentu merugikan, baik untuk pekerja itu sendiri dan juga bagi negara,” ungkap LaNyalla di Jakarta pada Minggu 16 Mei 2021 dilansir dari situs Antara.
Tercatat melalui informasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebanyak 5,3 juta PMI bekerja secara ilegal dan tidak terdaftar. Hanya sekitar 3,7 juta yang bekerja secara resmi.
Baca Juga: Puluhan Ribu Pengunjung Penuhi Ancol, Anthony Xie Bandingkan Kasus Covid-19 Antara Taiwan dan Indonesia
Komite III DPD diminta oleh LaNyalla untuk terus mengawal masalah yang sedang merebak tersebuk sebab PMI ilegal menghadapi risiko yang sangat besar. Dari gaji tidak dibayar, kekerasan fisik dan seksual, hingga tak ada perlindungan kerja lainnya.
Kata LaNyalla, negara saat ini dikatakan sulit memantau atau memberikan perlindungan kepada PMI yang tidak terdaftar resmi.
“Status ilegal ini menjadi akar dari banyaknya persoalan PMI yang sering kita dengar. Ada yang disiksa, termasuk ABK di kapal luar negeri yang bekerja hingga over time, bahkan sampai ada yang meninggal dan jenazahnya dilarung di laut,” ujar dia.
Baca Juga: Polri Catat Lebih dari 100 Kali Kecelakaan Terjadi Usai Hari Raya Idul Fitri
LaNyalla berharap pemerintah menjadikan PMI ilegal sebagai salah satu prioritas masalah yang harus diselesaikan secara berkesinambungan.
LaNyalla juga mendukung Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar dapat memberantas sindikat mafia penempatan PMI ilegal ke luar negeri yang dibekingi oleh oknum-oknum tertentu.
Tentang PMI ilegal, kata dia, harus diusut dan menemukan solusi mulai dari sumber awalnya yaitu edukasi kepada masyarakat, khususnya daerah.
Baca Juga: Polri Catat Lebih dari 100 Kali Kecelakaan Terjadi Usai Hari Raya Idul Fitri
Dengan hal tersebut, LaNyalla meminta senator berperan untuk membantu pemerintah mensosialisasikan dampak bekerja ke luar negeri dengan cara ilegal.
“Saya meminta seluruh anggota DPD RI untuk menjadikan persoalan PMI ilegal ini sebagai salah satu fokus sosialisasi ketika sedang berada di dapil. Berikan edukasi ke masyarakat di daerah mengenai potensi masalah yang akan muncul apabila mereka bekerja ke luar negeri dengan cara ilegal,” katanya.
LaNyalla pun saat ini sedang menyoroti oknum-oknum yang membantu perusahaan pengerah jasa PMI ilegal.
Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG: Link Live Streaming MotoGP Perancis 2021 di Trans7, Akankah Fabio Quartararo Raih Podium?
Komitmen Polri, diharapkan dapat bersama-sama BP2MI, Pemda, dan instansi terkait mengusut tuntas para pelaku kejahatan yang mengirimkan PMI ilegal.
“Ini merupakan persoalan yang harus dikerjakan secara bersama dan berkesinambungan. Saya juga akan meminta Komite III DPD RI yang membidangi persoalan tenaga kerja untuk ikut mengawal permasalahan PMI ilegal secara khusus,” jelasn LaNyalla.
Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pemerintah mendata dan melacak perusahaan pengerah jasa PMI yang memberangkatkan pekerja migran tanpa izin. Jika sudah terbukti bersalah, perusahaan nakal tersebut harus ditutup.
Baca Juga: Pahala Bagi yang Mendoakan Kebaikan Bagi Orang Lain, Simak Penjelasannya
Ia juga mengimbau pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemetaan mengapa banyak masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri lewat jalur ilegal.
“Saya juga berharap masyarakat bisa lebih peka terhadap persoalan PMI ilegal. Apalagi di era keterbukaan seperti ini, bisa banyak dilihat berbagai permasalahan yang muncul mengenai PMI ilegal. Pikir-pikir lagi apabila punya rencana untuk bekerja ke luar negeri tanpa jalan yang benar. Sampaikan ke keluarganya risiko yang akan muncul apabila mereka punya rencana menjadi PMI secara ilegal,” pungkasnya.***
