Pengalihan Status Pegawai Sebagai ASN Menjadi Bukti Pemerintah Berkomitmen Menjaga KPK

- 26 Mei 2021, 16:39 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. /Dok. ksp.go.id

Baca Juga: Viral Video Pria Marah Sambil Ancam Kurir Pakai Samurai di Medsos, Polisi Akhirnya Tangkap Pelaku

KSP merekomendasikan untuk melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang sudah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebinekaan Indonesia.

Selain itu, kata dia, juga perlu dipikirkan berbagai skenario atas perbaikan terhadap mereka-mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang, melalui pendidikan kedinasan, layaknya diinginkan Presiden.

Moeldoko mengatakan TWK memang harus diperkuat dari waktu ke waktu, karena persoalan wawasan kebangsaan bisa naik turun lantaran ancamannya semakin keras.

Baca Juga: PMI Terapkan Rumah Aman Gempa Berbasis Masyarakat di Banyuwangi dengan Dukungan Amcross

"Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia. Bangsa ini sungguh kadang kehilangan akal sehat," ujar dia.

Terakhir, dalam wawancara tersebut, Moeldoko mengajak seluruh pihak menyudahi energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK.

Dia menekankan perlunya sikap bijak semua pihak untuk menyikapi semua situasi.

Baca Juga: Iis Dahlia Salah Sebut Nama Anak Baim Wong, Netizen Berikan Komentar Pedas: Kiano Bukan 'Keanuuuuuu'

"Kita tahu ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja dan menindak koruptor dengan tidak pandang bulu. Termasuk pencegahan korupsi, kita sudah mempunyai instrumennya yaitu strategi pencegahan korupsi. Maka saatnya KPK kembali konsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya, kita dukung sepenuhnya, masyarakat mendukung sepenuhnya," tambahnya.***

Halaman:

Editor: Prasetyo Bagus Pramono

Sumber: ANTARA


Tags

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah