Network
KABAR BESUKI – Ekonom Senior Faisal Basri kembali mengungkapkan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah mengenai vaksin berbayar.
Seperti diketahui baru-baru ini, pemerintah akan segera menerapkan program vaksin berbayar atau vaksin gotong royong yang akan dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk.
Vaksin gotong royong ini disebut bertujuan untuk dapat membantu pemerintah dalam percepatan program vaksinasi.
Namun menanggapi hal tersebut, Faisal Basri justru menyebut bahwa vaksinasi berbayar ini jadi peluang bisnis oleh Kementerian BUMN.
“Jika tak cari untung, jadi operator vaksin saja untuk mempercepat herd immunity, dulu ngakunya sebagai peluang bisnis,” ungkapnya dalam cuitannya seperti dilansir Kabar Besuki dari Twitter @FaisalBasri pada 14 Juli 2021.
Faisal Basri bahkan mendesak pemerintah untuk mengakui bahwa program vaksin berbayar ini memang jadi peluang bisnis untuk pemerintah.
“Akui sajalah dengan jujur, stok vaksin berbayar sebentar lagi mendekati 15 juta dosis, target vaksin berbayar korporasi yang dikoordinir Kadin seret,” tulisnya.
Baca Juga: Puan Maharani Dikabarkan Bongkar Sosok Koruptor yang Ambil Keuntungan Saat Pandemi, Begini Faktanya
Ia juga mengaku bahwa sempat memberikan usul kepada pemerintah untuk membeli stok vaksin yang dikelola oleh BUMN. Namun, usulan tersebut ternyata ditolak oleh pemerintah.
“Ternyata usul saya agar pemerintah membeli stok vaksin yang dikelola BUMN ditolak pemerintah,” sambungnya.
Alasan ditolaknya usulan dari Faisal Basri itu dikarenakan Menteri Kesehatan menolak lantaran harganya terlalu mahal. Sementara pemerintah bisa membeli dengan harga yang lebih murah.
Baca Juga: Dampak Terlalu Lama Jomblo Ternyata Bisa Bikin Seseorang Meninggal Lebih Cepat, Waspada!
“Menteri kesehatan menolak karena kemahalan, pemerintah bisa beli lebih murah,” jelasnya.
Menteri Kesehatan juga sempat menyampaikan bahwa vaksin berbayar ini murni urusan business to business. Menkes juga menjelaskan bahwa negara hanya terlihat dalam hal jenis vaksin dan jumlah vaksin yang digunakan.
“Vaksin gotong royong ini pure business to business, jadi dikelola oleh BUMN, Bio Farma Group dengan produsernya, kami tidak terlibat, kemudian dijual lagi oleh Bio Farma,” jelas Menkes saat rapat bersama Komisi IX DPR RI.
Baca Juga: YouTuber Babe Aldo Tantang IDI untuk Debat Bersama Dokter Lois, Demi Menjawab Info Simpang Siur
Menanggapi hal tersebut, Faisal Basri mengungkapkan bahwa pemerintah sejak awal memang membuka opsi untuk menjadikan vaksin berbayar ini sebagai peluang bisnis.
“Menurut Kementerian Kesehatan, vaksin yang dikuasai BUMN didapat berdasarkan Business to Business murni,. Barang publik kok diprivatisasi?” ungkapnya.
“Ya salah pemerintah sendiri, sedari awal memang pemerintah yang membuka opsi bisnis kok. Vaksinasi dianggap peluang bisnis oleh BUMN,” sambungnya.
Faisal Basri bahkan menyebut bahwa kebijakan pemberlakuan vaksin berbayar ini juga merupakan wujud dari pemerintah yang tidak amanah.***
