Refly Harun Turut Berkomentar Soal Jokowi Blusukan Bagi-bagi Sembako: Wali Kota yang Masuk ke Istana

KABAR BESUKI – Pakar Hukum dan Tata Negara, Refly Harun, turut berkomentar soal Presiden Jokowi yang blusukan bagi-bagi sembako di Jakarta Utara baru-baru ini.

Menurutnya sikap tersebut sebenarnya baik, namun tidak mencerminkan seorang kepala negara.

Refly Harun mengatakan, sebagai presiden, Jokowi tidak perlu turun langsung ke daerah-daerah tertentu.

Sebab, sudah ada walikota yang melakukan tugas ini. Karena itu, dia menilai, Jokowi lebih pantas menjadi pemimpin kota, bukan negara.

Baca Juga: Rocky Gerung Sindir Sikap Para Menteri Jokowi yang Tidak Kompak Terkait Wacana Perpanjangan PPKM Darurat

“Sebenarnya kelas Jokowi itu adalah wali kota, tapi wali kota yang masuk ke Istana. Kenapa begitu? Karena perilakunya masih seperti seorang wali kota. Kalau kita bicara unit-unit pemerintahan, maka kita bisa mengatakan, ya blusukan itu cocok kalau dia wali kota. Karena tentu dia blusukan di satu area di pemerintahannya,” tutur Refly Harun, sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari YouTube Refly Harun.

Belum lagi presiden, bahkan gubernur, menurut dia, tidak layak mengemban tugas ini.

Sebab, ketika gubernur turun ke ‘lapangan’, dipastikan akan bertabrakan dengan kepala daerah lainnya, seperti walikota dan bupati, kecuali gubernurnya adalah gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Jokowi Larang Menteri Bepergian ke Luar Negeri Selama PPKM Darurat, Kecuali Menlu

Selain itu, Refly Harun kembali menegaskan prinsip penting pelaksanaan otonomi daerah.

Jadi, kata dia, dalam pelaksanaan tugas, semuanya dibagi-bagi.

“Jadi ini prinsip yang penting, karena yang memegang wilayah itu ada orangnya, yaitu kepala daerah otonom. Di dalam konteks DKI, wali kotanya bukan kepala daerah otonom karena dia tidak dipilih. Jadi ini konsep tata negara,” kata Refly Harun.

Baca Juga: Jokowi Blusukan Malam Hari Demi Salurkan Bantuan, Pandu Riono: Memimpin Jangan Diserahkan Lagi ke Pak Luhut

Oleh karena itu, kata dia, pada kenyataannya presiden tidak lagi memiliki ‘ruang’ untuk melakukan blusukan yang nantinya bisa dianggap sebagai tindakan ‘melecehkan’ kepala daerah.

Menurut Refly Harun, sebenarnya Presiden RI sudah tidak ada lagi zona untuk blusukan.

Apabila ingin ke zona tertentu, itu artinya dia melewati bupati, walikota, gubernur. Dalam konteks Jakarta, dia harus melewati bupati, walikota, gubernur.***