Network
Bahkan, aturan mengenai batasan waktu dine-in justru dapat memicu terjadinya kerumunan dari kalangan aparat yang melakukan razia PPKM Level 4.
"Tapi ini menunjukkan bahwa pemerintah nggak ngerti, bagaimana sebetulnya cara menangani secara konsepsional. Aparat pasti mondar-mandir dari depan mal, justru aparat yang bikin kerumunan karena dia mau ngecek atas lantai empat turun lagi ke lantai tiga, jadi eskalator akan penuh. Jadi kekacauan kebijakan ini akibat otak di Istana kacau," katanya.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Pemerintah Panik dengan Isu Demo 'Jokowi End Game': Kena Prank Lagi Kan?
Terkait aturan batas waktu dine-in di restoran, kafe, atau warung makan dalam penyesuaian PPKM Level 4, Rocky Gerung berpendapat bahwa Presiden Jokowi terkesan gagal dalam memahami keadaan saat ini dan menerjemahkannya.
Sehingga, hal tersebut justru dapat menimbulkan kekacauan baru yang tak terduga, misalnya antara pemilik tempat usaha dan pelanggan.
"Ini satu gejala umum yang disebut dengan istilah lost intranslation, jadi gagal memahami keadaan lalu terjemahaannya kacau balau. Akhirnya nanti keributannya itu terjadi di antara (misalnya) pemilik warung dan pengunjung," ujar dia.
Secara ekonomi, Rocky Gerung menilai biaya yang dibutuhkan untuk menertibkan pelanggar PPKM Level 4 jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penerapan Undang-undang Karantina sejak awal pandemi pada tahun 2020 lalu.
Kebijakan tersebut dinilainya justru akan membuat banyak orang semakin tidak menganggap penting setiap pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi.
"Jadi biaya untuk menertibkan itu lebih besar daripada biaya untuk memberi makan rakyat melalui Undang-undang Karantina. Nah ini keadaan yang berisik aja, akhirnya orang setiap kali presiden bicara itu orang nganggap 'Dah, nggak ada gunanya itu'," tuturnya.***
