Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut aturan batas waktu dine-in dalam penyesuaian PPKM Level 4 bisa menimbulkan kekacauan baru.
Rocky Gerung mengaku penasaran dengan hal yang akan terjadi di balik penerapan aturan tersebut dan menilai Presiden Jokowi 'keras kepala' karena cenderung hanya mengakomodir kepentingan pemodal besar.
"Kita sebetulnya mau lihat efek dari kekacauan ini. Ini hanya menunjukkan satu paradigma yang tetap tidak mau diubah oleh presiden. Presiden tetap ingin melayani kepentingan ekonomi besar," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 26 Juli 2021.
Baca Juga: Rocky Gerung Menilai Jokowi Blusukan ke Apotek Sebenarnya Sudah Disiapkan 2 Hari Sebelumnya
Karena sikap 'keras kepala' yang masih dipegang oleh Presiden Jokowi, Rocky Gerung menilai pemerintah berupaya mencari-cari cara agar kepentingan kelompoknya tetap terjaga meski dalam situasi darurat.
Penerapan aturan batas waktu dine-in di restoran dianggap tak terlalu efektif untuk mengatasi dampak ekonomi akibat PPKM Level 4.
"Jadi nggak berubah sebetulnya paradigma itu, dicari-cari cara level sekian, dikasih timer segala macem. Tapi bayangin memang kalau prinsipnya sesuai lokasi kedaruratan itu, nanti kalau ada mall ada empat lantai, lantai atas itu kosong makanya bisa bilang 'Oke kita pakai level 1 ya, walaupun dia di level 4'. Floor nya empat tapi keadaannya level 1 ringan-ringan aja di situ nggak ada kerumunan," ujarnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Buzzer Pemerintah Sebagai Pemecah Belah Bangsa: Udah Dungu dan Jahat
Rocky Gerung menilai, Presiden Jokowi dan jajarannya tak memahami konsep penanganan pandemi Covid-19 dengan baik dan benar dengan kebijakan-kebijakannya yang terkesan hanya sebagai 'lip service'.
Bahkan, aturan mengenai batasan waktu dine-in justru dapat memicu terjadinya kerumunan dari kalangan aparat yang melakukan razia PPKM Level 4.
"Tapi ini menunjukkan bahwa pemerintah nggak ngerti, bagaimana sebetulnya cara menangani secara konsepsional. Aparat pasti mondar-mandir dari depan mal, justru aparat yang bikin kerumunan karena dia mau ngecek atas lantai empat turun lagi ke lantai tiga, jadi eskalator akan penuh. Jadi kekacauan kebijakan ini akibat otak di Istana kacau," katanya.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Pemerintah Panik dengan Isu Demo 'Jokowi End Game': Kena Prank Lagi Kan?
Terkait aturan batas waktu dine-in di restoran, kafe, atau warung makan dalam penyesuaian PPKM Level 4, Rocky Gerung berpendapat bahwa Presiden Jokowi terkesan gagal dalam memahami keadaan saat ini dan menerjemahkannya.
Sehingga, hal tersebut justru dapat menimbulkan kekacauan baru yang tak terduga, misalnya antara pemilik tempat usaha dan pelanggan.
"Ini satu gejala umum yang disebut dengan istilah lost intranslation, jadi gagal memahami keadaan lalu terjemahaannya kacau balau. Akhirnya nanti keributannya itu terjadi di antara (misalnya) pemilik warung dan pengunjung," ujar dia.
Secara ekonomi, Rocky Gerung menilai biaya yang dibutuhkan untuk menertibkan pelanggar PPKM Level 4 jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penerapan Undang-undang Karantina sejak awal pandemi pada tahun 2020 lalu.
Kebijakan tersebut dinilainya justru akan membuat banyak orang semakin tidak menganggap penting setiap pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi.
"Jadi biaya untuk menertibkan itu lebih besar daripada biaya untuk memberi makan rakyat melalui Undang-undang Karantina. Nah ini keadaan yang berisik aja, akhirnya orang setiap kali presiden bicara itu orang nganggap 'Dah, nggak ada gunanya itu'," tuturnya.***
