Network
Salah satu contohnya ketika sebuah agenda seminar (dan acara sejenisnya), pesta pernikahan (dan acara sejenisnya), maupun acara lainnya.
Akan tetapi, kontroversi mulai mencuat ketika tes PCR mulai menjadi persyaratan untuk masuk ke fasilitas publik yang memang menjadi kebutuhan masyarakat seperti pasar atau mall.
Sebab, harga tes PCR di Indonesia tergolong begitu mahal sedangkan tak semua masyarakat memiliki kemampauan untuk membayarnya.
Bahkan, saat ini sejumlah mall di berbagai wilayah telah menjadikan vaksin sebagai syarat yang harus dipenuhi pengunjung untuk masuk ke area tersebut, begitupun dengan syarat untuk masuk ke area publik lainnya.
Baca Juga: Tes PCR Jadi Syarat Masuk Mall, Dokter Tirta Sentil Kemendag: Mau Dagang PCR atau Gimana
Pernyataan Said Didu yang memberikan kritik tajam terhadap kebijakan tes PCR sebagai syarat aktivitas kemasyarakatan menuai respon dari netizen.
Mayoritas netizen mengaku sependapat dengan pernyataan Said Didu karena kebijakan tes PCR sebagai syarat aktivitas kemasyarakatan dinilai hanya merupakan akal-akalan untuk memuluskan kepentingan bisnis pengusaha dan oligarki.
"Lama saya curiga banyak kecurangan berlindung dibalik Herd Immunity.. mudharat karena tidak konsekuen dengan konstitusi UUD 45 pasal 28 h ayat 1.. komstitusi aturan negara di atas organisasi, maka itu dasar menutup bandara mencegah penyebaran baru dari luar negeri..," kicau akun @Makmur13745478 membalas kicauan akun @msaid_didu.
"Masalah ini stuju banget @msaid_didu kok bisa di saat rakyat lg susah ekonomi rakyar kecil berantakan mau makan aja bingung, krja di berhentikan, ini mlh mau nyekik rakyat lg, kmana2 hrus ada PCR ada uang buat makan aja udah seneng, @jokowi @KemenkesRI @Kemendag," kicau akun @wahidin96359819.
