Network
"Tujuan utama kami adalah memiliki moratorium permanen," imbuhnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Tanggapi Aksi Bagi-bagi Sembako Ala Jokowi di Grogol: Mau Cari Popularitas
Pada tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan moratorium permanen terpisah untuk pembukaan hutan baru untuk kegiatan seperti perkebunan kelapa sawit atau penebangan, yang mencakup sekitar 66 juta hektar hutan primer dan lahan gambut.
Tahun lalu, kehilangan hutan tropis di seluruh dunia menyamai luas Belanda, menurut layanan pemantauan satelit Global Forest Watch (GFW), meskipun perlindungan meningkat di beberapa bagian Asia Tenggara.
Konservasionis menyalahkan produksi komoditas, termasuk minyak kelapa sawit yang digunakan dalam segala hal mulai dari margarin hingga sabun dan bahan bakar dan mineral, untuk sebagian besar perusakan hutan karena dibuka untuk perkebunan, peternakan, pertanian, dan tambang.
Menghancurkan hutan hujan memiliki implikasi besar bagi tujuan global untuk mengekang perubahan iklim karena pohon menyerap sekitar sepertiga dari emisi pemanasan planet yang dihasilkan di seluruh dunia, tetapi melepaskan karbon kembali ke udara ketika membusuk atau dibakar.
“Moratorium kelapa sawit diperkenalkan sebagai tanggapan atas bencana kebakaran hutan yang terjadi di hutan dan lahan gambut Indonesia pada tahun 2015,” kata Gemma Tillack, direktur kebijakan hutan di Rainforest Action Network nirlaba yang berbasis di AS dikutip Kabar Besuki dari Straits Times.
“Moratorium permanen akan disambut dan, jika ditegakkan, akan memberikan kontribusi besar bagi upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” pungkasnya.***
