Network
“Yang namanya kritik sama pujian itu nilainya sama, jadi kalau pujian ya kalau memang itu ditulis di tempat yang tidak diperbolehkan ya dihapus juga, misalnya katakana di tempat ini ditulis ‘Jokowi Bapak Bangsa’ atau ‘Jokowi Pemersatu’, lalu tiba-tiba polisi tidak menyatakan bermasalah itu artinya polisi subjektif,” jelas Refly Harun.
“Sehingga dalam hal ini penegak hukum tidak melihat kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional,” sambungnya.
Dalam keterangannya itu, Refly Harun juga memberikan tanggapan terkait aparat kepolisian yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi merupakan lambang negara.
Refly Harun menjelaskan bahwa menganggap Presiden Jokowi sebagai lambang negara justru dianggap sebagai sebuah penghinaan. Hal ini karena sama saja menganggap Presiden Jokowi sebagai benda mati.
Baca Juga: Faldo Maldini Dibully Netizen Gara-gara Mural 'Jokowi:404 Not Found': Mural Itu Ga Salah
“Sudah berkali-kali dijelaskan bahwa Presiden itu bukan lambang negara, maka saya sekarang bilang mengatakan Presiden lambang negara itu menghina, kenapa? Karena sama saja menganggap Presiden benda mati namanya,” Jelas Refly Harun.
Refly Harus menegaskan bahwa lambang negara adalah benda mati dan bukan benda hidup. ia menjelaskan bahwa lambang negara Indonesia hanya satu yakni Garuda Pancasila.***
