Network
KABAR BESUKI - Menteri sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan bahwa ia menerima banyak sekali aduan masyarakat mengenai penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
Menanggapi banyaknya aduan ini, Risma mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk menghapus praktik kolusi atau kongkalikong terkait penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
Risma mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan data secara terus menerus demi meningkatkan ketepatan serta efektivitas bansos agar tidak salah sasaran.
Baca Juga: Peringati HUT RI Ke-76, Fadli Zon: Kita Seharusnya Bisa Merayakan Kemerdekaan Tanpa Pembungkaman
Pasalnya, banyak masyarakat yang mengeluh bahwa masih banyak orang kaya yang dapat bansos karena dekat dengan birokrasi atau orang yang membuat kebijakan.
“Kita perlu memperbaiki kualitas data yaitu misalkan ada yang menyampaikan bahwa kami lebih berhak menerima karena tetangga saya lebih kaya, tapi karena dekat dengan seseorang yang mengambil kebijakan itu sehingga dia dapat,” jelas Mensos Risma dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan dalam Youtube Kemenkeu RI.
“Inilah yang sekarang akan kita bangun dan kita sudah mulai saat ini untuk perbaikan data untuk kedepannya,” sambungnya.
Oleh karena itu, Menteri Sosial akan terus melakukan penyempurnaan reformasi lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mensinergikan berbagai data terkait.
Mensos Risma menjelaskan bahwa pihaknya akan secara rutin memperbaiki data yang ada untuk menghindari adanya ketidaktepatan penyaluran dana bansos.
Mantan walikota Surabaya itu juga menjelaskan bahwa perbaikan data akan dilakukan setiap bulannya untuk dapat memutakhirkan data jika terjadi perubahan seperti perpindahan penduduk.
Baca Juga: Luhut Sebut PPKM Akan Terus Diberlakukan Selama Covid-19 Masih Jadi Pandemi
Perbaikan data ini akan terus dilakukan oleh Menteri Sosial agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran serta tidak disalahgunakan.
“Kenapa kita harus lakukan perbaikan data setiap bulan? Karena ada data lahir, mati, pindah dan datang yang harus kita perbaiki,” ujarnya.
“Setelah itu akan usulan dari Rt, Rw, kepala suku atau apapun tokoh masyarakat ke daerah, nanti kita akan bisa pantau siapapun akan bisa memantau proses itu, sehingga kita akan lihat transparansi proses itu, sehingga tidak lagi ada komplen data,” sambungnya.
Untuk mengurangi adanya ketidaktepatan penyaluran dana bansos, Mensos Risma juga telah menyiapkan aplikasi Usul-Sanggah.
Baca Juga: Said Didu Sebut Tes PCR Jadi Ladang Bisnis hingga Hasilkan Omzet Rp20 Triliun, Begini Penjelasannya
Aplikasi ini nantinya bisa digunakan masyarakat untuk bisa mengusulkan dirinya sebagai penerima bansos jika merasa berhak. Selain usulan, masyarakat juga bisa menyanggah jika ternyata ada orang yang tidak berhak menerima bansos dan mereka bisa laporkan lewat aplikasi ini.***
