Network
LaporCovid-19 juga menjelaskan bahwa ada ketimpangan dan konflik kepentingan terkait distribusi vaksin. Terlebih para pejabat ternyata juga kedapatan memperoleh vaksin dosis ketiga atau booster yang sebenarnya hanya ditujukan untuk para nakes.
“Lebih jauh lagi, pejabat ternyata mendapatkan vaksin ketiga atau booster padahal sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/1/1919/2021 vaksin booster hanya untuk tenaga kesehatan,” bunyi surat somasi itu.
“Hal ini sangat ironis dalam situasi banyaknya kematian tenaga kesehatan dan masih banyaknya masyarakat yang bahkan belum mendapatkan vaksin dosis pertama,” imbuhnya.
Oleh karena itu, somasi yang melibatkan sejumlah pihak seperti ICW hingga aliansi BEM itu sepakat untuk meminta Presiden Jokowi merilis data lengkap sejumlah orang yang sudah mendapatkan vaksin booster.
Baca Juga: Begini Kata Habib Rizieq Saat Tahu Bakal Tetap Dipenjara 4 Tahun: Kami Dizolimi dalam Kasusnya
“Berdasarkan hal diatas, kami memberikan kesempatan kepada Presiden RI dan Menteri Kesehatan selama 7 hari untuk membuka data daftar penerima vaksin booster dan membuka data jumlah dosis vaksin yang tersedia dan akan tersedia,” bunyi poin dalam somasi tersebut.
Dalam akhir somasi tersebut, dituliskan bahwa jika Presiden Jokowi tidak memenuhi tuntutan tersebut maka LaporCovid-19 akan mengambil tindakan hukum.
“Kami harap Presiden RI dan Menteri Kesehatan RI dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang. Jika Presiden RI dan Menteri Kesehatan RI tidak memenuhi tuntutan ini, maka kami akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan,” pungkasnya.***
