Network
KABAR BESUKI – Ekonom senior Rizal Ramli menolak keras adanya sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 mendatang.
Rizal Ramli dengan tegas mengatakan bahwa sistem Presidential Threshold hanya mampu melahirkan para pemimpin KW yang juga suka korupsi.
Pasalnya, pada sistem Presidential Threshold ini, Rizal Ramli mengungkap bahwa demokrasi di Indonesia didasari dengan politik uang, terlebih saat masa pemilu.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Banyak Tokoh Datang ke Rumah untuk Bahas Persoalan Negara
Ia bahkan menyebut bahwa sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah sistem demokrasi yang kriminal lantaran menggunakan sistem politik uang.
“Sekarang ini menjadi demokrasi kriminal karena basisnya politik uang,” kata Rizal Ramli seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube Refly Harun pada 24 September 2021.
“Kenapa? Karena kalau ingin jadi bupati mesti nyiapin dana sewa partai, dananya tiga partai kali 20 milyar, Rp60 Miliar, Gubernur Rp100-Rp300 miliar, Presiden Rp1 Triliun, siapa aja yang punya uang ini bisa sewa partai,” sambungnya.
Baca Juga: Ustadz Abdul Somad Sebut Poligami Diam-diam Itu Sah Tanpa Izin Istri Pertama, Asal Ada Syarat Ini
Rizal Ramli mengatakan bahwa partai-partai di Indonesia saat ini hanya digunakan sebagai kendaraan sewaan bagi para calon pemimpin, baik Bupati atau Presiden.
Inilah yang disebut Rizal Ramli menjadi penyebab lahirnya para pemimpin-pemimpin KW yang tidak punya loyalitas dan kepedulian terhadap rakyat.
“Ini yang merusak, menghasilkan pemimpin yang KW 2, KW 3, KW 4, di berbagai level, korupsi pula lagi, itulah yang merusak,” tegas Rizal Ramli.
“Sehingga yang terpilih jadi Bupati, Gubernur, bahkan Presiden, dia gak loyal sama rakyat, sama bangsanya, dia loyal sama cukongnya, para oligarki ini,” imbuhnya.
Sistem Presidential Threshold ini menurut Rizal Ramli justru akan mencederai demokrasi di Indonesia dan hanya memperkaya para penguasa oligarki.
Pasalnya, dengan adanya sistem Presidential Threshold ini, para oligarki dan partai-partai besar akan mendapat banyak keuntungan.
Kewajiban mengumpulkan 20 persen suara dalam sistem Presidential Threshold ini juga akan menjadi ladang uang bagi para parpol namun tidak menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan peduli dengan rakyat.
“Menurut saya kita harus ubah, kita harus kembalikan hak politik rakyat dengan menghapuskan Threshold untuk Presiden sampai Bupati, yang penting partai yang mengajukannya lolos verifikasi, sehingga banyak calon untuk Presiden, Gubernur, dan Bupati tanpa mengeluarkan banyak uang,” jelas Rizal Ramli.
Baca Juga: Terungkap Alasan Kasus Pembunuhan Subang Itu Susah Ketemu Pelakunya, Polisi Ungkap Begini
Mengubah sistem Threshold ini dinilai Rizal Ramli lebih efektif untuk mengembalikan demokrasi di Indonesia dan membuat para pemimpin benar-benar dipilih oleh rakyat dan bukan para penguasa. ***
