Network
KABAR BESUKI – Soal klaim Kemenag adalah hadiah untuk NU, Sekjen PBNU sebut hal itu bukan berarti NU boleh dengan semena-mena dan berkuasa.
Helmy Faishal Zaini angkat bicara soal pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahwa Kementerian Agama adalah hadiah dari 'Negara untuk NU.
Sosok Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai pernyataan Menteri Agama Yaqut tidak tepat dan sembrono dalam konteks semangat bernegara.
Baca Juga: Menag Yaqut Disebut Bikin Malu NU dan Jokowi, Rocky Gerung: Potensi untuk Di-reshuffle
Helmy Faishal Zaini juga menjelaskan bahwa pada dasarnya seluruh elemen sejarah bangsa ini memiliki peran strategis dalam terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keberagaman suku, ras, agama dan kelompok.
“Pertama adalah bahwa Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam. Bahwa NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, tak lagi disangsikan. Namun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas kementerian agama ataupun merasa ada hak khusus,” tulis Helmy Faishal Zaini.
Dilansir Kabar Besuki dari Instagram @ahmadhelmyfaishalzaini, Helmy Faishal Zaini mencontohkan, sebenarnya Kementerian Agama adalah anugerah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam.
Padahal, menurut Helmy, peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah menempatkan pesantren sebagai pilar dalam pembentukan karakter mental bangsa yang berlandaskan akhlaqul karimah.
“Bahwa NU adalah stakeholder terbesar dari kemenag tentu dapat dilihat karena kemeng lah organ dari pemerintahan ini yang mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren & pendidikn keagaman,” tulis Helmy Faishal Zaini.
Namun, Helmy Faishal Zaini mengatakan NU tidak memiliki motivasi untuk mendominasi atau memiliki semacam ‘keistimewaan’ dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta Warga Pegunungan Agar Siaga Gempa Pergerakan Sesar
“Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam "privelege" dalan pengelolaan kekusaan & pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan & kemasyarakatan). Karena prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin & berkuasa dengan landasan, "Tashorroful imam 'alarroiyyah manutun bil maslahah", kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan & kemaslahatan,” tulis Helmy Faishal Zaini.
Hal itu karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan sosial).
Di akhir tulisannya, Helmy Faishal Zaini menyatakan dengan hormat bahwa soal pernyataan Menteri Agama sebelumnya itu adalah hak pribadi.
Menurut Helmy, pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa memiliki peran strategis dalam pendirian NKRI dan melahirkan Pancasila serta UUD 1945.***
