Network
KABAR BESUKI – Pengamat politik Rocky Gerung bersama sejumlah aktivis Perhimpunan Menemukan Indonesia Kembali (PMKI) seperti Ferry Juliantono dan Syahganda Nainggolan membuka sebuah posko pengaduan terkait penyelewengan dana Covid-19 yang dilakukan oleh pejabat negara.
Posko pengaduan ini menjadi tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kekebalan hukum tentang UU Corona.
Saat ini yang menjadi concern dari Rocky Gerung CS terkait posko pengaduan penyelewengan dana Covid-19 ini adalah mengenai harga tes PCR.
Rocky Gerung mengatakan bahwa posko pengaduan ini bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin mengadukan terkait harga PCR yang hingga saat ini masih merasa keberatan dengan harga tes PCR.
“Yang kita bisa lihat adalah soal harga PCR, karena itu kita buat posko pengaduan, jadi mereka yang resah dengan kasus PCR yang dianggap memeras rakyat, silahkan mengadu,” kata Rocky Gerung seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtube pribadinya pada 30 Oktober 2021.
“Ini meneruskan logika dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa gak ada yang kebal hukum,” tambahnya.
Rocky Gerung mengatakan bahwa pihaknya masih menemukan adanya sejumlah kejanggalan terkait harga tes PCR yang ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut Rocky Gerung, harga PCR di beberapa negara di dunia hanya seharga Rp90 ribu saja. Hal inilah bahkan disebut-sebut telah diketahui oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: BWF Rilis Kalender Turnamen Sepanjang 2022, Simak dan Catat Jadwal Lengkap Berikut Ini
Rocky Gerung menilai bahwa Presiden Jokowi dari awal sudah tahu bahwa harga PCR yang diterapkan di Indonesia adalah harga tidak wajar yang bertujuan untuk merampok uang rakyat.
“Bahayanya adalah Presiden sebetulnya harus diasumsikan dia (Presiden Jokowi) tau dari awal kalau harga itu yang Rp900 ribu-Rp1,5 juta kemarin itu harga rampok, tapi kenapa Presiden diem,” ujar Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan bahwa persoalan terkait harga tes PCR ini bisa saja dipersoalkan dan Presiden Jokowi bisa saja dibuat ‘jatuh’ hanya dengan permasalahan tes PCR ini.
“Itu sebetulnya potensial untuk dipersoalkan, Presiden bisa jatuh hanya karena harga tes PCR yang gak masuk akal,” jelas Rocky Gerung.
Rocky Gerung mengatakan bahwa posko pengaduan ini disambut baik oleh masyarakat yang resah dengan pejabat pemerintah yang menyelewengkan dana Covid-19.
Ia juga menegaskan bahwa posko pengaduan ini harapan rakyat untuk membongkar para mafia PCR dalam Istana.
“Jadi pos pengaduan itu harapan rakyat bahwa kekuasaan bisa jujur dalam membongkar mafia PCR itu, kalau Presiden sampai saat ini diem itu artinya Presiden juga terlibat dalam mafia itu, logikanya begitu," tandasnya.***
