Network
KABAR BESUKI - Pakar hukum tata negara Refly Harun menduga adanya conflict of interest dari Menteri BUMN Erick Thohir yang dituding terlibat bisnis PCR.
Refly Harun menegaskan bahwa sekecil apapun porsi saham yang dimiliki Erick Thohir pada PT GSI melalui Yayasan Adaro sebagaimana dilontarkan oleh salah satu jubir Kementerian BUMN bukanlah persoalan yang substansial.
"Inilah kalau kita mau bicara hal yang lebih substantif dari sekedar angka, karena kalau angka itu kan bisa digeser ke sana, bisa digeser ke sini, atau bisa juga angka itu on the paper," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 2 November 2021.
Baca Juga: Keuntungan Harga Tes PCR 414 Persen, Luqman Hakim: Pesta Pora Diatas Derita Rakyat! Zalim!
Refly Harun menegaskan, ada hal yang harus menjadi persoalan penting daripada porsi kepemilikan saham Yayasan Adaro sebesar enam persen di PT GSI.
Dia menegaskan, prinsip good governance dan clean government merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat publik, salah satunya dengan cara mengindari conflict of interest.
"Tapi yang paling penting adalah sebenarnya kita menerapkan prinsip good governance dan clean government, salah satunya menghindari yang namanya conflict of interest," ujarnya.
Refly Harun kemudian bertanya-tanya mengenai isu yang menerpa Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang sekaligus ditunjuk Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19 di tanah air.
