Network
Dalam surat edaran itu, tampak beberapa poin menggunakan kata ‘tidak diinginkan’ yang dinilai Muchlis A. Rofik sebagai persetujuan, sama dengan yang diatur dalam Permendikbud no 30 Tahun 2021.
Baca Juga: TERBARU Kode Reedem PUBG 3 Oktober 2021, Ada Skin Scar-L Gun dan Kulit Senjata Gratis!
“Surat edaran Gubernur DKI ttg kekerasan seksual juga menyebut "yg tidak diinginkan". Itu consent. Sama ama yg diatur Permendikbud. Apa terus kalo "diinginkan" lantas boleh? Gubernur DKI melegalkan seks bebas? MUI, Muhammadiyah dan PKS knp gak ribut? ~politik kalian,” tulis Muchlis A Rofik.
Selain itu, Muchlis juga mempertanyakan sejumlah kelompok Islam seperti Muhammadiyah, MUI dan PKS tidak memprotes surat edaran Anies tersebut.***
